PMII Loteng demo kantor DPRD menuntut Dispora untuk diaudit Inspektorat |
Lombok Tengah, Hariannusra.com - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Tengah melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Lombok Tengah Selasa, 16 Juli 2024.
Aksi tersebut dilakukan PMII Loteng atas dugaan program fiktif yang ada di Disnas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah.
Dalam orasinya, Koordinator aksi Lalu Khairul Fatoni mengatakan berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang telah pihaknya peroleh, terdapat indikasi kuat bahwa beberapa program yang diinisiasi oleh Dispora tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya merupakan program fiktif.
"Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pemuda dan segala elemen serta mencederai kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah" ucapnya.
Ia menyebut, program yang terindikasikan fiktif yakni Program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle even tingkat Kabupaten kota tahun anggaran 2022, program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle event tingkat Kabupaten kota tahun anggaran 2023 dan program koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olah raga kabupaten kota di dua belas Kecamatan dan semua Kelurahan/Desa tahun anggaran 2023.
Masa PMII menuntut, DPRD Loteng untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Dispora guna memastikan kebenaran laporan-laporan yang telah beredar.
"Kami meminta Inspektorat untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan program fiktif ini, serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran" tuntutnya.
Tak hanya itu, masa PMII juga menuntut, Dispora untuk memberikan rincian biaya program, bukti-bukti dan hasil evaluasi program sehingga ada penjelasan resmi dan terbuka mengenai program-program yang diduga fiktif tersebut.
mereka berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Legewarman menganjurkan masa aksi untuk mendatangi inspektorat.
"Untuk meminta dokumen yang dibutuhkan silahkan ke insptorat jika menginginkan dokumen RAB dan lainnya sebab merekalah yang melakukan audit" ungkapnya.
Ia juga meminta kepada PMII Loteng untuk menunjukkan program yang diduga fiktif oleh Dispora. "Tunjukkan mana dari program itu yang fiktif tersebut", tutupnya. (FR)