Lombok Timur, Hariannusra.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pertemuan dengan 10 ribu petani tembakau se-NTB di SMKN 1 Sakra. Kecamatan Sakra Lombok Timur pada Senin, 3 Oktober 2022.
Pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka lounching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 10 ribu Petani tembakau dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Lombok Timur dan Perwakilan Pemkab Lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Ariadi dalam sambutannya menerangakan, dari sekitar Rp 7,5 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagian di alokasikan untuk program perlindungan petani tembakau dan buruh tani yang kurang mampu.
Program tersebut dikatakann Ariadi, merupakan program yang pertama di Indonesia dan dilaksanakan oleh Pemprov NTB.
Ariadi juga menerangkan, Jumlah petani tembakau di NTB sekitar 40 ribu orang petani dimana di Lombok Timur terdapat 16 ribu orang petani dan sekitar 8 ribu petani berada di Lombok Tengah.
"Dari 40 ribu petani kami baru mengalokasikan kepada 10 ribu petani untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari DBHCHT. Mudah-mudahan sisanya ada kebijakan Bupati untuk menambahkan" Harapnya.
Selain itu Ia menjelaskan Disnakertrans Provinsi NTB juga mempunyai 5 Program lainnya dengan menggunakan dana DBHCHT seperti pelayanan kesehatan dengan 600 petani yang sudah ditangani.
Masih dijelaskan Ariadi, program lainnya berupa pelatihan yang ditujukan kepada putra dan putri petani tembakau dengan berbagai jenis keterampilan yang kemudian diberikan bantuan peralatan.
"Sebanyak 180 putra putri petani kita berikan pelatihan keterampilan kemudian diberikan peralatan, dan ada 50 PMI purna kita berikan edukasi dan pelatihan serta perlatan juga" Terangnya.
Ditempat yang sama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mangatakan, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat tidak hanya kepada petani itu sendiri namun juga kepada keluarga lainnya.
Zulkieflimansyah menceritakan pengalamannya ketika tinggal di luar negeri dimana Pemerintah di luar negeri, benar-benar memeberikan perlindungan terhadap masyarakatnya melalui program asuransi.
"Selain itu biaya melahirkan gratis, susu, dokter tidak ada yang bayar. Termasuk pendidikan, bahkan kalau anak tidak disekolahkan maka orang tuanya tuanya bisa dipenjarakan" Ungkapnya.
Selain itu Zulkieflimansyah berharap dimasa yang akan datang bisa mengcover lebih banyak lagi petani tembakau di NTB sehingga masyarakat NTB tidak hanya berkeinginan menjadi PNS, namun juga menjadi petani tembakau karena sudah dilindungi oleh Jaminan sosial ketenagakerjaan.
Apalagi anak-anak kita sudah diberikan kesempatan untuk kuliah sampai perguruan tinggi oleh BPJS Ketenagakerjaan, mudahan di masa yang akan datang kita akan mencover lebih banyak pekerja lagi" Harapnya.
Dalam acara tersebut diserahkan pula secara simbolis manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta, juga penyerahan bantuan pemberdayaan dan peralatan sarana usaha melalui DBHCHT kepada kelompok PMI purna. (HN)
