267 WBP Lapas Selong diusulkan Mendapatkan Remisi Idul Fitri 1444 H

Warga Binaan Permasyaraktan Lapas Kelas IIB Selong (ist)

Lombok Timur, Hariannusra.com - Sebanyak 267 orang Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Lembaga Permasyarkatan (Lapas) Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB mendapatkan usulan remisi.

Pengusulan  remisi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi hak bersyarat WBP sesuai dengan pasal 10 Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan Khususnya remisi (Pengurangan masa pidana).

Kepapa Lapas Kelas IIB Selong, Purniawal mengatakan, 267 orang WBP yang diusulkan merupakan narapidana yang sudah memenuhi syarat administrasi dan substantif.

"Lapas Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB mengusulkan 267 orang narapidana yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif" Ungkapnya, Jum'at (31/03).

Purniawal menjelaskan,  dari 267 orang narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi khusus hari raya Idul Fitri telah  memenuhi kriteria dalam Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN) dan dimusyawarahkan melalui sidang Tm Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sehingga dinyatakan berhak untuk diusulkan.

Ia menerangkan, besaran remisi yang diusulkan bervariasi dari 15 Hari sampai dengan 2 bulan tergantung dari lama pidana.

"Hal tersebut merupakan reward dari negara bagi narapidana yang sudah menjalani program pembinaan dengan baik selama menjalani masa pembinaan di Lapas" "ungkapnya".

Sementara itu, Kepala Seksi Binadik dan Giatja Melalui Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Selong, Ahmad Saepandi mengatakan, pengusulan remisi khusus hari raya Idul Fitri 1444 H dilakukan secara online melalui Sitem Database Permasyarakatan (SDP)

"Pengusulan remisi khusus hari raya idul fitri 1444 H / 2023 ini dilakukan secara online melalui sistem database pemasyarakatan (SDP)", Terangnya. (HN)

Ditjen Imigrasi dan VFS Global Bahas Kerja Sama Layanan Keimigrasian

 

Jakarta, Hariannusra.com - Direktorat Jenderal Imigrasi dan VFS Global Group bersepakat kolaborasi dalam pelayanan keimigrasian pada Rabu (29/03/2023) di Jakarta.

Salah satu butir yang disepakati dalam Agreed Minutes of 1st Cooperation Meeting on Immigration Service Cooperation dengan VFS Global yakni rencana kolaborasi dalam pelayanan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) Indonesia.

“Dalam rangka meningkatkan investasi, pariwisata dan bisnis ke Indonesia, Ditjen Imigrasi perlu melakukan kolaborasi dan kooperasi pada layanan keimigrasian seperti visa. 

Hal ini dilakukan demi memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik terutama melalui platform digital,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim di Jakarta pada Rabu (29/03).

Pertemuan pertama antara Dirjen Imigrasi dengan CEO and Founder VFS Global Group, Zubin Karkaria dilakukan pada 8 Maret 2023 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga menyepakati pentingnya kerja sama dalam pelayanan visa, yakni membuka akses jaringan VFS di 145 negara sehingga dapat memikat penetrasi atau jangkauan pada pemohon visa Indonesia.

“Sistem untuk permohonan visa harus reliable dan memiliki keamanan yang baik. Saya tekankan bahwa data pemohon visa harus tersimpan dalam database yang benar-benar aman dan terjaga kerahasiaannya. Saya sudah terima proposal dari VFS Global dan nanti akan ada diskusi kembali terkait kemungkinan untuk meresmikan kerja sama jika semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” imbuh Silmy.

Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang melakukan pengembangan kesisteman untuk mendukung percepatan inovasi yang memudahkan masyarakat.

Selain digitalisasi, Imigrasi juga mengambil langkah-langkah strategis untuk memudahkan pembuatan visa tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. (***)

Anis Baswaden Resmi Diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS

 

Penandatanganan Piagam Kerjasama Tiga Partai Mengusung Anies Rasyid Baswedan 

Jakarta, Hariannusra.com - Anies Rasyid Baswedan resmi dicalonkan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Calon Presiden 2024-2029. Bahkan tiga partai politik ini memberikan dukungan secara resmi dengan menandatangani dokumen kesepakatan 'Piagam Kerjasama Tiga Partai'.

Piagam tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem, H. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat, H. Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, H. Ahmad Syaikhu.

Dari informasi yang dihimpun, penandatangan piagam tersebut merupakan bentuk komitmen dari ketiga parpol, sekaligus menjadi ikatan formal kesepakatan ketiganya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, pada Pemilu 2024.

“Kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan H. Anies Rasyid Baswedan, sebagai Calon Presiden 2024-2029,” demikian isi salah satu butir dari piagam tersebut.

Kesepakatan untuk mengikat secara formal dukungan tersebut tercapai setelah melalui proses dialog mendalam, pertukaran pikiran, dan suatu musyawarah yang penuh kebersamaan.

“Kesepakatan ini didasari rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Indonesia yang terus menerus lebih baik, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” tutur Willy Aditya, yang mewakili Partai Nasdem dalam tim kecil, mengutip pembukaan Piagam pada dialog dengan media Jumat, 24 Maret 2023.

Piagam Koalisi berisi enam butir kesepakatan: 1) membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, 2) mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024-2029, 3) memberi mandat kepada Calon Presiden untuk memilih Calon Pasangannya, 4) memberi keleluasaan kepada Calon Presiden untuk berkomunikasi dengan Partai Politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan, 5) membentuk Sekretariat yang merupakan kelanjutan dari Tim Persiapan (Tim Kecil), dan 6) pada waktunya mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Sesungguhnya, substansi dokumen dan keenam kesepakatan di atas telah disetujui oleh Calon Presiden Anies Baswedan dan ketiga Pimpinan Partai Politik sejak tanggal 14 Februari 2023, persis setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Setelah selesai perumusan, maka satu per satu Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Demokrat, dan Presiden PKS membubuhkan tanda tangan di atas dokumen piagam dimaksud,” tutur Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, anggota Tim 8.

Menyusul selesainya proses penandatangan tersebut, jelas dia, atas permintaan dari para kader partai, relawan, simpatisan dan para pendukung, maka dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas bahwa Anies Baswedan, telah resmi menjadi Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (Koalisi Perubahan). Adapun koalisi terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Anies Baswedan merupakan figur pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan. Sejauh ini Suara Koalisi 28 persen, dan tetap membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung,” tegas Sudirman Said, perwakilan Anies Baswedan dalam Tim Delapan.

Dijelaskannya, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, menyatakan siap mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya, dengan penuh ikhlas dan menempatkannya sebagai tanggungjawab anak negeri untuk turun tangan ketika "Indonesia Memanggil".

Tentunya sebagai Capres, Anies Baswedan menyadari hal ini tidak mudah, karena makin tampak keadaan yang boleh dikatakan sebagai regresi demokrasi. Bagi Anies Baswedan, hanya dalam demokrasi, rakyat punya kebebasan dalam menyatakan kehendaknya. Hanya dalam demokrasi, rakyat dengan riang gembira menyambut perubahan.

Oleh sebab itulah, Annies Baswedan mengajak warga bahu membahu menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang berbasis pada gagasan, digerakkan oleh gagasan dan pada waktunya mewujudkan gagasan menjadi kenyataan yang menjawab masalah-masalah mendasar dari bangsa.

Capres memberikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya pada Tim 8 (selama ini dikenal sebagai Tim Kecil), dan seluruh Pimpinan ketiga Partai Politik yang telah membantu memuluskan jalan perumusan Piagam Koalisi, yang hari ini disampaikan kepada publik.

"Berdasarkan Piagam Koalisi, bahwa ada tugas dekat yang harus dikerjakan, yakni menentukan pasangan atau menentukan siapa Calon Wakil Presiden yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam Piagam Koalisi," sebut Anies.

Untuk itu, Anies baswedan memberikan tugas baru kepada Tim 8 untuk membantu proses finalisasi pencarian pasangan, hingga pada waktunya dikomunikasikan pada koalisi, sebelum akhirnya diputuskan oleh Capres dan setelahnya disampaikan pada publik.

“Per hari ini Tim Kecil mendapat tugas dari Calon Presiden Anies Baswedan untuk membantu melanjutkan proses penentuan Calon Wakil Presiden, berdasarkan kriteria yang telah disepakati,” tutur Dr. Sohibul Iman, yang mewakili Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sohibul Iman, terdapat lima kriteria Cawapres yang akan mendampingi Capres Anies, seperti tertuang dalam Piagam Koalisi.

“Pertama, dia memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, bisa memperkuat barisan koalisi perubahan. Ketiga, memiliki kapasitas dalam membantu jalannya pemerintahan dengan efektif, Keempat, memiliki visi yang sama dengan Capres; dan kelima, mampu membangun kerjasama tim sebagai dwi tunggal,” papar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

“Kerja-kerja senyap dan intensif dari Tim Kecil terus dilakukan hingga akhirnya membuahkan hasil berupa dukungan resmi seluruh Partai. Sejak hari ini, Jumat Wage 24 Maret 2023 Tim Kecil bersiap melaksanakan tugas baru dari Capres Anies untuk melanjutkan proses berikutnya. Yakni, persiapan proses untuk penetapan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan,” tutur Sugeng Suparwoto, salah satu Ketua Partai Nasdem, anggota Tim 8. Sugeng menutup dengan menjelaskan bahwa koalisi ini membuka luas ruang bagi partai-partai lain untuk bergabung.

“Salah satu butir kesepakatan koalisi mencerminkan spirit kolaborasi dengan kekuatan politik lainnya. Kami terus dan tetap membuka luas ruang koalisi dengan partai-partai lain yang memiliki visi yang sama,” tambah Sugeng Suparwoto.***

Lakukan Pelayanan Prima Upaya ULP Imigrasi Lombok Timur Tingkatkan Kepuasan Pelayanan Masyarakat

 

Kepala subsi Teknis Tekonologi Onfomasi, Huri Hutoro SH

Lombok Timur, Hariannusra.com - Kepala Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur Kantor Imigrasi Kelas InTPI Mataraman Kanwil Kemnekumham NTB terus melakukan peningkatan pelayan publik yang prima untuk kepuasan masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan Kepala subsi Teknis Tekonologi Onfomasi, Huri Hutoro SH saat ditemui di kantornya (20/03). 

“Dalam permohonan permintaan pembuatan paspor meningkat karena pembuatan paspor yang di dominasi kebanyakan pembuatan paspor umroh,” jelasnya

Hudi Hutoro menerangkan, pihaknya selalu memonitor seluruh pegawainya dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat, baik perekaman maupun wawancara serta kelengkapan berkas dan lain-lainnya.

Jika ditemukan kendala dalam pelayanan pengurusan paspor Ia lansung turun untuk mengatasi persoalan tersebut. 

"Saya langsung turun tangan untuk mengatasi masalah yang ada, dalam hitungan meni itu bisa teratasi" Terangnya. 

Sebagai pelayan masyarakat, Imigrasj memiliki tugas dan fungsi untuk terus berkordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam melayani masyarakat.

"Saya sebagai pegawai pelayanan keimigrasian, tentu berkordinasi dengan  seluruh stakeholder maupun media, " ujarnya.

Hudi berharap ULP  kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi dalam melayani Masyarakat. (HN) 

Jaga Kamtibmas di Bulan Ramadhan, Polres Lombok Timur Larang Petasan Hingga Knalpot Bronk

 

Kapolres Lombok Timur, Heri Indra Cahyono

Lombok Timur, HarianNusra.com - Polres Lombok Timur menghimbau masyarakat dan pemuda supaya menghindari kegiatan yang mengganggu ketertiban seperti membunyikan petasan, balap lari, balap liar, menggunakan knalpot bronk hingga mabuk pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah ini. 

Terlebih Aktifitas menyalakan petasan dan menggunakan kenlpot bronk pada waktu masyarkat lainnya sedang melakukan ibadah shalat tarawih. 

"Membunyikan petasan, balap lari, balap liar , gunakan knalpot bronk dan mabuk di bulan suci Ramadhan sangat menganggu Kamtibmas di bulan suci ramadhan" Kata Kapolres Lombok Timur Heri Indra Cahyono.

Heri mengajak masyarakat Lombok Timur untuk bersama- sama  menjaga Kamtibmas di bulan suci Ramadhan, Jumat (24/03)

Ia mengatakan, kegiatan yang dilarang tersebut diraskan sangat menggangu aktifitas masyarakat yang melaksanakan ibadah shalawat tarawih dan tadarusan.

Untuk itu, Heri memerintahkan Polsek dan jajaran agar rutin melakukan oprasi melakukan antisipasi peningkatan gangguan kamtibmas di wilayah hukum masing-masing.

"Kepada seluruh personel dapat menciptakan situasi kamtibmas selama bulan Ramadhan, agar tetap turun melihat wilayah binaan nya," ujarnya.

Heri berharap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Timur semakin kondusif di bulan Ramadhan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan penuh khidmat.

Ia meminta untuk bersama-sama masyarkat menjaga kerukunan, saling peduli dan menghormati agar mendapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Selain itu, Heri meminta masyarkat tetap waspada dengan memastikan rumah, tempat usaha atau barang berharga dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan.

Jika ada pelaksanaan pawai dan kegiata lainnya, Kapolres meminta untuk tidak terlalu euforia berlebih, tidak menyalakan petasan, pawai hingga ada yang mencoba melakukan aksi balap liar.

Ia mempersilahkan masyarakat untk menyampaikan bila ada beberapa hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat selama ramadhan hingga hari raya idul fitri. Demi terciptanya gresik yang aman, damai dan kondusif.

"Semoga semua diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran untuk meningkatkan Ibadah di bulan Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi personel Polres Lombok Timur yang menjalankan dan masyarakat Lombok Timur. Mohon maaf lahir dan batin," Tutupnya.(HN)

6 CPMI Ilegal Asal Lombok Timur Gagal Berangkat Setelah Terjaring BP2MI Jatim di Bandara Juanda Surabaya

Satgas PPMI Lombok Timur bersama CPMI nonprosedural setelah fasilitasi pemulangan dari BP3MI

Lombok Timur, Hariannusra.com - Sebanyak enam orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Lombok Timur terjaring petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Timur di Badara Juanda Surabaya.

Petugas BP2MI bersama Satgaspam Lanudal, Imigrasi dan Avsec Terminal 2 Bandara Juanda melakakukan cegah tangkal terhadap 13 Orang CPMI dari Provinsi NTB, dimana enam diantaranya berasal dari Lombok Timur.

Para CPMI yang direncanakan akan diberangkatkan dengan tujuan Arab Saudi tersebut, terindikasi akan ditempatkan secara nonprosedural.

CPMI ilegal tersebut telah diproses pendalaman kasus serta telah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Selanjutnya Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Lombok Timur bersama BP2MI NTB melakukan penjemputan di Pelabuhan Lembar dan dilakukan pembinaan di Balai Pelayanan Perlindungan PMI (BP3MI) NTB (23/03).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur melalui Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P2K2), Raden Bambang Dwi Minardi membenarkan kejadian tersebut.

Bambang mengingatkan masyarakat yang berniat menjadi PMI supaya jangan menempuh jalur yang nonprosedural karena sangat beresiko.

Selain itu, diterangkan Bambang, Saat ini pintu keluar telah diperketat dan terus dipantau oleh petugas BP2MI bersama petugas terkait lainnya.

"Jangan coba-coba berangkat secara nonprosudural kalo mau jadi PMI, pintu keluar sekarang diperketat" Tegas Bambang.

Tidak sedikit pula, CPMI yang kerap termakan rayuan manis calo berupa proses yang singkat, gaji yang besar dan lainnya tanpa mengetahui bahwa mereka menempuh jalur yang nonprosedural.

Oleh karenanya, Bambang menjelaskan dengan adanya aplikasi SIAPkerja masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang lapangan kerja diluar negri.

Jikapun ada kesulitan menggunakan aplikasi tersebut, lanjut Bambang, Disnakertran Kabupaten Lombok Timur siap membantu membimbing dan mendaftarkan" Ucapnya.

"Jadi jangan terbujuk rayuan manis tekong. Karena tekong tidak dibenarkan dalam UU no 18 tahun 2017" Ucapnya.

Ia juga berharap suapaya masyarakat lebih tliti jika ada tekong atau PL yang melakukan rekrut sebaiknya diminta menunjukkan surat tugas dari PT P3MI sebagai pihak yang boleh merekrut berdasarkan job yang tersedia.

Selain itu, Ia menjelaskan, Disnakertrans Lombok Timur bertugas mensosialisasikan job yang tersedia melalui petugas fungsional Pengantar Kerja bersama Satgas PPMI.

"Itupun tugasnya mengarahkan dan menunjukkan job yang ada dan negara tujuan yang buka bukan merekrut, selebihnya keputusan pilihan ada di CPMI itu sendiri", Tutup Bambang (HN) 

Lapas Selong Teken MOU Dengan Posbakumadin Lombok Timur

Penadatangan PKS Lapas Kelas IIB Selong dengan Posbakumadin Lombok Timur

Lombok Timur, Hariannusra.com - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menandatangani MOU dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Lombok Timur.

Penandatanganan MOU dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Selong dengan dihadiri Kepala Lapas Selong dan Ketua Posbakumadin Lombok Timur (08/03). 

Selain dihadiri Kepala Lapas Selong, Purniawal sekalu pihak pertama dan Ketua Posbakumadin Lombok Timur, Muhiddin Selaku Pihak Kedua, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lapas Selong, Nasruddin selaku Saksi. 

Penandatanganan MOU tersebut sebagai upaya untuk memenuhi hak atas bantuan hukum Warga Binaan Lapas Permasyarakatan (WBP). 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang ditunjukkan bagi orang yang kurang mampu sebagai perwujudan akses keadilan. 

"Untuk itu, Lapas Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB menindaklanjuti dengan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Posbakumadin Lombok Timur " Ujar Kepala Lapas Selong, Purniawal.

Purniawal mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka pemenuhan layanan penyuluhan hukum dan bantuan bagi warga binaan Lapas kelas IIB selong

 

Ia berharap, dengan telah ditandangani perjanjian kerja sama tersebut, WBP bisa mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum secara gratis bagi yang kurang mampu,

Sementara itu, Ketua Posbakumadin, Muhiddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Ia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang terkait dengan pelayanan penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum baik dalam proses peradilan maupun proses penyidikan pada umumnya dan khususnya warga binaan Lapas Kelas IIB Selong. (HN)

Jelang WSBK 2023, Polres Loteng Pasang Ratusan Spanduk Tertib Berlalu Lintas

Suksekan WSBK 2023 Polres Lotenb Pasang Sepanduk Himbauan Tertib Lalu Lintas 

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Menjelang event World Superbike Superbike (WSBK), Kepolisian Resor Lombok Tengah memasang ratusan spanduk himbauan tertib berlalu lintas. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas serta sebagai upaya menghimbau masyarakat tertib dalam berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Lombok Tengah.

 

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah memasang ratusan spanduk himbauan di sepanjang jalan baypass Lombok Tengah mulai Rabu sampai dengan hari Kamis (01/02). 

Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah, SIK, MM melalui Kasat Lantas Polres Lombok Tengah AKP Putu Caka PR, SIK menyampaikan, pemasangan spanduk himbauan Kamseltibcarlantas tersebut bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja Mataram. 

AKP, Putu Caka  menjelaskan, Hal tersebut merupakan salah satu upaya Satlantas Polres Lombok Tengah meningkatkan sinergitas bersama pihak Jasa Raharja dengan membuat dan menempatkan spanduk spanduk himbauan lalu lintas di jalur bypass Labulia sampai BIL dan Mandalika.

Ia menambahkan, upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sehingga tercipta Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Selain itu, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mensukseskan event internasional WSBK 2023 dengan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan korban fatalitas meninggal dunia.

Adapun tempat pemasangan sepanduk  sepanduk tersebut secara rinci diantaranya  di Bypass Labulia - Bundaran luar Bizam - Bypass BUP Mandalika - Songgong - Tri Putri - Mong dan Simpang empat Kuta. (*)