 |
| Menemui Pj Bupati Lotim, Massa LMND beberkan catatan kesalah Kadis Dikbud |
Lombok Timur, Hariannusra.com - Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasin (LMND) seusai menggelar aksi demonstrasi ditemui Pj Bupati Lombok Timur, H. M Juaini Taofik di ruang kerjanya, Senin 18 Desember 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua EK LMND Lombok Timur, Hamzani menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddin selama 2023.
Rentetan peristiwa tersebut cukup membuat gaduh dan mendapatkn komentar pedas dari berbagai kalangan masyarakat.
Kejadian pertama, Kadis Dikbud melakuakan pembiaran terhadap anaknya yang menggunakan mobil dinas untuk rekreasi bersama pasangan dan teman-temannya di wisata Sembalun Lombok Timur, pada April 2023 lalu.
Jelas-jelas dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Nomor 7/2023 yang ditandatangani 14 April 2023 meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memastikan agar seluruh pejabat dan pegawai di instansi masing-masing tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.
Dilanjutkan pada pertengahan November lalu, Kadis Dikbud diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan guru-guru yang berstatus PPPK untuk memenangkan anaknya yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil IV.
Kejadian baru-baru ini, para pegawai honorer digemparkan dengan adanya wacana penyesuaian gaji guru honorer tanpa melakukan koordinasi dengan Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur.
Rencana pemotongan gaji itu diketahui, ketika para guru honorer akan menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) di masing-masing UPTD.
Dari akumulasi peristiwa tersebut, ketua LMND menuntut PJ Bupati Lombok Timur untuk mencopot jabatan Kadis Dikbud karena terus membuat kegaduhan ditengah masyarakt.
“Kami minta Kepala Dinas Dikbud dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
Sementara itu, PJ Bupati, Juiani Taofik dalam menaggapi tuntutan LMND Lotim mengayatakan, dirinya belum mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi jabatan.
“Saya tidak mungkin bisa bilang iya, sementara belum ada wewenang. Jangankan Kepala Dinas, staf saja belum bisa saya mutasi,” Terangnya.
Ia mengakui bahwa rencana penyesuaian gaji guru honorer tersebut hampir salah, dikarenakan pemotongan belum sempat dilakukan.
Dalam pertemuan itu, nampak hadir beberapa Kepala Dinas dan Asisten serta terlihat Sekretaris Dinas Dikbud. Sementara Kadis Dikbud tak terlihat hadir. (*)
