 |
| Bawaslu Loteng awasi proses pelaksanaan coklit oleh PPDP |
Lombok Tengah, Hariannusra.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah menyoroti pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang sedang berlansung.
Bawaslu melakukan pengawasan Coklit secara melekat melalui Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang dilakukan secara sampling. Selain itu, Bawaslu juga membuka posko kawal hak pilih di tiap kecamatan.
Pengawasan melekat dilaksanakan secara sampling dikarenakan jumlah PKD tidak sebanding dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berjumlah 2.919 orang se-Lombok Tengah.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Fauzan Hadi mengatakan, Pihaknya menyoroti Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang cukup tinggi pada tahun 2020 mencapai 9000 lebih.
Menurut Fauzan, tingginya angka DPK disebabkan karena pemilih tidak melakukan pencoblosan di TPS tempat Ia terdaftar, namun memilih memberikan hak pilihnya di TPS yang paling dekat dari rumah pemilih tersebut.
"Jadi banyak pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP di TPS terdekat. Hal tersebut yang kadang tidak bisa diawasi oleh petugas KPPS" ungkap Fauzan.
Berkaca dari pemilu sebelumnya, Fauzan mengharap PPDP lebih cermat dalam melakukan coklit agar tidak terjadi permasalahan seperti TPS yang jauh dari rumah pemilih maupun pemilih dalam 1 KK yang memilih di TPS berbeda.
"Oleh sebab itu kami membuka posko kawal hak pilih yang dilengkapi dengan call centre, selain memastikan masyarakat mendapatkan hak pilihnya, masyarakat juga bisa mengadukan permasalahan lainnya" terang Fauzan.
Lebih jauh Ia mengatakan, Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait proses pelaksanaan coklit.
Namun Ia tetap meminta kepada jajarannya untuk tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi potensi pelaksanaan coklit yang unprosudural.
"Jangan sampai ada pelaksanaan coklit ini dilakukan dengan menggunakan "joki" (red), atau rumah yang sudah dipasangi stiker namun belum di coklit atau sebaliknya" tegasnya.
Fauzan menambahkan, Kesalahan lain yang kerap terjadi juga diantaranya elemen data yang keliru. Jika ada laporan tentang pelaksanaan coklit kepedepannya, pihaknya akan lansung melayangkan saran perbaikan ke KPPS untuk kemudian ditindak lanjuti. (FR)
