 |
| APPM NTB minta transparansi soal laporan BOP dan Hibah Lembaga Nirlaba |
Lombok Tengah, Hariannusra.com - Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah menuntut tranaparansi Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) dan Hibah pada Jum'at, 28/06/2024.
Koordinator aksi APPM NTB, Lalu Khairul Fatoni mengatakan kedatangannya sebagai tindak lanjut dari hearing yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Fatoni mengaku belum menerima jawaban pada pertemuannya dengan Kepala Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu.
"Sebelumnya kami sudah melakukan hearing, namun pak kadis waktu itu tidak berani menjawab pertanyaan kami", kesalnya.
Fatoni menjelaskan, kedatangannya untuk meminta penjelasan tentang pelaporan anggaran dana BOP PAUD sebesar 27 Miliyar yang hanya terealisasi sekirar 13 Miliyar dan dana hibah lembaga nirlaba sebesar 50 Miliyar yang hanya terealisasi sebesar 50 juta rupiah yang hanya diterima oleh satu lembaga saja.
"Masa Hibah lembaga nirlaba sebesar 50 Miliyar terealisasi hanya 50 juta dan itu penerimanya cuma satu lembaga, sehingga hari ini kami datang untuk mempertanyakan kejanggalan itu", ungkap Fatoni.
Aksi tersebut sempat memanas ketika masa aksi adu argumen dengan pegawai Dinas Pendidikan Loteng.
Mengaku kecewa dan belum puas dengan jawaban yang diterimanya, masa aksi mengancam akan kembali mendatangi kantor Disdik dengan masa yang lebih besar.
"Kami akan kembali aksi kembali besar-besaran. yang kami pertanyakan belum ada jawaban, jawabannya cuman persoalan teknis saja. Yang kami pertanyakan sisa anggaran dikemanakan. ada kesenjangan antara data yang kami temukan sehingga kami curiga ada indikasi tindak korupsi", tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud, Lalu Moh. Hilim menanggapi pertanyaan wartawan mengatakan, hal yang dipermasalahkan oleh APPM NTB merupakan anggaran tahun 2023 yang sudah rampung dilaporkan.
Hilim menjelaskan bahwa pelaporan penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap. "Misalnya anggaran 10 Miliyar bisa dilaporkan 9 Miliyar karena ada dana 1 Miliyar yang belum terealisasi karena tertunda persyarat, baik jumlah siswa dan permasalahan lainnya" jelasnya.
Selain itu, jelas Hilim, ada 3 lembaga yang memeriksa penggunaan anggaran di Diskdik diantaranya Inspektorat, BPK dan BPKP sehingga kalaupun ada kejanggalan pasti terdapat temuan oleh lembaga tersebut.
Terkait sisa dana, Hilim mengatakan bahwa dana tersebut ditransfer dari pemerintah pusat seacara bertahap setelah penggunaan anggaran terpenuhi minimal sebanyak 50 persen.
"Soal sisa dana kan ditransfer oleh pusat. itupun ditansfer setelah terpenuhi. Disdik hanya memantau dan melakukan pelaporan sirkulasi kuangan", terangnya.
Ia membantah jika dana sebesar 27 Miliyar hanya terealisasi sebesar 13 Miliyar. Realisasi dari dana tersebut sebesar 26 Miliyar rupiah.
"Mungkin data yang dimiliki oleh APPM NTB tersebut belum lengkap karena laporanya di publish secara bertahap tiap bulan" Ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kabid PAUD Disdik Loteng, Muhammad Nazim menerangkan dana BOP bersumber dari kementrian. Dan tersebut muncul dalam DPA dikarenakan bahwa uang yang berputar di daerah harus tercatat dalam anggaran daerah.
Terjadinya selisih dalam pelaporan bisa disebabkan karena penyaluran BUSP dalam satu tahun dilakuakan dalam dua tahap.
"Dari dua tahapan tersebut juga terdapat beberapa gelombang penyaluran karena dilakukan bysistem melalui aplikasi arkas", jelasnya."
Ia menerangkan, Lembaga penerima melakukan perencanaan belanja dan pelaporan atas belanja. Apabila ada lembaga belum 50 persen melakukan belanja maka dana selanjutnya tidak akan tersalur.
"Dana tersebut akan salur jika sudah ada pencatatan makanya ada selisih karena pelaporan oleh lembaga", imbuhnya. (FR)
