LMI Resmikan Posko Iqbal-Dinda di Mataram, Terasa Kental Nuansa Anak Muda

Lalu Muhamad Iqbal Resmikan Posko pemenangan bernuansa anak muda di Mataram

Mataram, Hariannusra.com – Bakal Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 Lalu Muhamad Iqbal (LMI) meresmikan Posko Pemenangan Iqbal-Dinda di Jalan Majapahit No. 4 Kekalik Jaya,  Kota Mataram. Nuansa anak muda begitu kental di posko ini. 

Hadi dalam peresmian ini, komunitas dan relawan LMI dari seluruh NTB, khususnya generasi muda. LMI menyambut hangat antusiasme yang tinggi dari para komunitas dan kelompok relawan LMI tersebut.

“Alhamdulillah, launching Posko Pemenangan Iqbal-Dinda di Mataram hari ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para relawan dan komunitas," kata LMI kepada para hadirin, Sabtu malam (27/7). 

Ia tak henti-hentinya menyampaikan rasa terima kasih kepada para relawan dan komunitas yang telah menyiapkan acara tersebut. 

"Insya Allah, tempat ini ke depan menjadi wadah untuk teman-teman komunitas saling berkolaborasi dan menuangkan ide-ide kreatifnya,” ujar Calon Gubernur NTB 2024-2029 

tersebut.

Menurutnya, semangat generasi muda yang besar ini harus bisa diakomodir secara optimal oleh pemerintah ke depan. Salah satu langkah awal sebagai wujud komitmennya, LMI menjadikan Posko Pemenangannya sebagai tempat yang inklusif dan bisa diakses oleh siapapun, utamanya generasi muda.

LMI mengatakan ide launching Posko Pemenangan tersebut muncul karena dorongan dari akar rumput. 

“Awalnya itu saya diajak untuk bikin event fun bike sama temen-temen komunitas Maju Lancar saat pertemuan beberapa hari lalu dan saya terima, kebetulan saya juga senang bersepeda. Dari situ munculah ide untuk kegiatan fun bike ini kita gabungkan dengan launching Posko Pemenangan. Ternyata MasyaAllah, antusiasme teman-teman ini luar biasa tinggi,” ungkapnya.

Ia berharap ke depan dengan adanya Posko Pemenangan LMI, kegiatan-kegiatan produktif  seperti ini dilakukan terus-menerus secara konsisten. Menurutnya, generasi muda hari ini perlu lebih banyak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang inovatif dan bermanfaat untuk NTB.

“Dengan demikian, generasi muda kita yang akan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” tegasnya.

Tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan LMI Anis Mujahid Akbar mengatakan, konsep acara peresmian tersebut sengaja dikemas dengan nuansa anak muda. Hal itu dilakukan karena mayoritas penduduk di Kota Mataram saat ini adalah anak muda. 

"Nuansa milenial Gen-Z merekalah yang terlibat, dia berpikir mengemas semuanya karena kebetulan kita ada di kota Mataram. Jadi kita sesuaikan dengan atmosfer kota Mataram yang dominan didominasi oleh milenial dan Gen-Z," ujarnya. 

Ia pun tak dapat berkata banyak dalam acara tersebut, ia berharap dengan adanya Posko Pemenangan tersebut banyak ide-ide kreatif anak muda NTB yang dapat terserap. 

Sebagai informasi, kegiatan peresmian Posko Pemenangan itu juga di hadiri oleh puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang menyediakan makan gratis bagi tamu undangan. Selain itu, hadir juga sejumlah musisi dan seniman yang meramaikan. (*)

Khaerul Wardi Kehilangan Nyawa Akibat Terjanggal Uang Administrasi, Ini Cerita Neneknya

 

Foto: Kediaman Nenek Khaerul Wardi 

HarianNusra.com - Gejolak yang terjadi Dengan Kematian Khaerul Wardi Bocah 7 Tahun yang terjanggal uang Administrasi di RSUD Soedjono Selong, Keluarga ungkap Fakta Kronologis Kejadian sebenarnya.

Awalnya, Khaerul Wardi Bocah 7 tahun ini di rawat di Puskesmas Aikmel namun disana cepat ditangani, tetapi tidak lama Langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedjono Selong sekitar selesai Zuhur dan Masuk IGD.

"Setelah baru datang Masuk IGD Pihak Rumah Sakit lalu tangani pasien mengganti Infus yang dari Puskesmas Aikmel,"Ucap Nenek Khaerul Wardi, Marhaen saat menceritakan kronologis kejadian meninggalnya Khaerul Wardi Kepada HarianNusra.com Selasa (23/7/2024)

Setelah Pihak rumah sakit (Perawat-red) menganti infus Khaerul Wardi Perawat itu lama tidak muncul lagi melihat keadaan pasien sedangkan Pasien ini sudah dalam keadaan lelah namun tidak ada yang mendatangi dari Pihak dokter maupun perawat yang ada di Rumah Sakit melihat kondisinya.

Bahkan sampai beberapa kali keluarga minta dokter untuk melihat dan memeriksa keadaan Khairul Wardi namun tidak di indahkan oleh petugas.

"Ada Keluarganya meminta Pihak rumah sakit untuk melihat keadaan dari pasien karena ada alat yang berbunyi terus menerus dan di lakukannya pengecekan lalu selesai dia berbunyi, namun lagi dia berbunyi, sehingga lagi diminta untuk melihatnya, Memang Udah kayak begitu, mereka bilang ke kami," ceritanya

Setelah itu lanjut dia bercerita pihak keluarga membacakan Surat Yasin untuk Khaerul Wardi karena bocah ini sudah lelah dengan penyakitnya, namun dari Dokter ataupun Perawat tidak ada yang mendatangi Pasien ini.

"Dari Pihak keluarga Lagi datangi Perawat untuk meminta melihat keadaan Khaerul Wardi namun perawat mengelak untuk melihat pasien dengan mengatakan tidak kenapa-kenapa ucapnya kepada kami, sedangkan anak ini sudah lelah kesakitan,"Terangnya

Bahkan lebih jauh diceritakan karena Khaerul Wardi sudah lelah kesakitan dan napasnya sudah sampai mau sekarat baru pihak Dokter maupun Perawat Memakai sarung tangan membawa Khaerul Wardi ke salah satu ruangan untuk melakukan pemeriksaan di sana dengan menempelkan alat-alat di tubuh bocah 7 tahun itu.

"Setelah napasnya sudah sampai di dada baru dokter ini bergegas melakukan pemeriksaan ke anak ini,"sedihnya sambil berlinang air mata

Sebelum itu katanya, Khaerul wardi ini ingin di lakukan CT-Scan, sehingga dari dokter atau perawat di rumah sakit mempertanyakan apakah keluarganya membawa biaya.

"Bawa tidak ibu biaya 1 juta kata Pihak rumah sakit itu, untuk bayar melakukannya Scan dan ada juga biaya lain, karena masih banyak biaya harus di bayar, sehingga kami bilang ke dia kami nunggu Pamannya dulu. Karena kita takut, sebab tidak ada uang kami,"Jelasnya

Disaat meminta biaya itu sebutnya Khaerul Wardi ini sudah lelah kesakitan kejang-kejang, bahkan keluarga berharap agar diperiksa supaya bisa agak membaik tetapi tidak datang-datang untuk melakukan pemeriksaan.

"Kemungkin karena kita belum bayar makanya mereka lalai untuk melakukan pemeriksaan,"tuturnya

Sementara itu, nenek Khaerul Wardi Bersiku keras walaupun di panggil sampai ke atas untuk tetap dalam pendiriannya bahwa petugas rumah sakit lalai dalam melakukan pemeriksaan kepada cucunya.

"Udah mau meninggal baru mereka cepet-cepet pasang sarung tangan nya dan pasang alat di tubuhnya,"teringat nya

Bahkan, saat petugas mempertanyakan biaya itu dan meminta keluarga Khaerul Wardi untuk mupakat masalah biaya, saat itu lagi membacakan surat yasin, keluarganya melihat petugas itu ketawa-ketawa.

"petugas itu ketawa-ketawa disaat minta biaya dan dia suruh kita mupakat sama keluarga, saat itu kita dalam keadaan lagi membacakan surat yasin untuk Khaerul Wardi,"tutupnya. (AM)

Aliansi Nahi Mungkar Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Anggaran Baznas Lombok Tengah

 

Koordinator Aliansi Nahi Munggkar Saddam Husen minta Baznas Transparan dalam pengelolaan dana zakat 

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Aliansi Nahi Mungkar mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dikatakan Koordinator Aliansi Nahi Mungkar Saddam Husen Jumat, (19/07). 

Husen mengatakan, Baznas Lombok Tengah harus transparan mengingat besarnya dana yang bersumber dari zakat PNS dan masyarakat Lombok Tengah yang dikelola oleh Baznas.

"Kami mendorong Baznas harus transparan dari mana sumber dananya dan kepada siapa/apa dana tersebut disalurkan" ujar Husen.

Ia menilai, transparansi sangat penting agar tidak timbul pertanyaan dari masyarakat tentang penyaluran zakat oleh Baznas Loteng. 

"Masyarakat belum mengetahui secara lansung detail anggaran yang dikelola Baznas disalurkan untuk keperluan apa saja. Apakah murni kepada masayarakat fakir miskin dan yatim yang sangat memerlukan atau program yang kurang begitu penting" Tanyanya. 

Husen mengaku, pihaknya sering mendengar keluhan masyarakat yang meminta bantuan kepada Baznas Loteng sering kali tidak diberikan karena alasan telah ada peruntukan dana untuk hal yang lain. 

Terlebih lagi, lanjut Husen, 2 orang pengurus Baznas Lombok Tengah berniat mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Loteng. 

Ia khawatir jika penyaluran dan Baznas bisa disalahguanakn untuk kepentingan politik. "Mestinya pengurus Baznas ini mengundurkan diri kalau berniat mencalonkan diri" Ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas Loteng, TGH. Mala Syar'i Menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa pihaknya sudah transparan dan terbuka jika ada yang ingin dipertanyakan oleh masyarakat. 

"Saya kira sudah samgat transparan, tapi tidak apa-apa kalau dipertanyakan. Nanti dari Baznas pasti memberikan klarifikasi", Ungkapnya. 

TGH. Mala juga menerangkan, Baznas siap memberikan penjelasan tentang detail peruntukan dan penggunaan dana yang terkumpul di Baznas. 

Terkait pencalonannya, TGH. Mala membeberkan bahwa Ia telah menandatangai pernyataan siap mengundurkan diri dari Baznas. 

"Kalau tentang pencalonan bupati, sudah ada tim investigasi dari baznas RI yang turun ke kantor untuk klarifikasi dan permintaan data. Dan sudah ada surat pernyataan yg dikeluarkan oleh Baznas RI dan sudah saya tanda tangani di atas matre seminggu yang lalu", pungkasnya. (FR)

Dugaan Program Fiktif di Dikpora, PMII Loteng Demo DPRD Loteng

PMII Loteng demo kantor DPRD menuntut Dispora untuk diaudit Inspektorat

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Tengah melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Lombok Tengah Selasa, 16 Juli 2024. 

Aksi tersebut dilakukan PMII Loteng atas dugaan program fiktif yang ada di Disnas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Lalu Khairul Fatoni mengatakan berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang telah pihaknya peroleh, terdapat indikasi kuat bahwa beberapa program yang diinisiasi oleh Dispora tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya merupakan program fiktif.

"Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pemuda dan segala elemen serta mencederai kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah" ucapnya. 

Ia menyebut, program yang  terindikasikan fiktif yakni Program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle even tingkat Kabupaten kota tahun anggaran 2022, program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle event tingkat Kabupaten kota tahun anggaran 2023 dan program koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olah raga kabupaten kota di dua belas Kecamatan dan semua Kelurahan/Desa tahun anggaran 2023.

Masa PMII menuntut, DPRD Loteng untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Dispora guna memastikan kebenaran laporan-laporan yang telah beredar.

"Kami meminta Inspektorat untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan program fiktif ini, serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran" tuntutnya. 

Tak hanya itu, masa PMII juga menuntut, Dispora untuk memberikan rincian biaya program, bukti-bukti dan hasil evaluasi program sehingga ada penjelasan resmi dan terbuka mengenai program-program yang diduga fiktif tersebut. 

mereka berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Ditempat yang sama,  Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Legewarman menganjurkan masa aksi untuk mendatangi inspektorat.

"Untuk meminta dokumen yang dibutuhkan silahkan ke insptorat jika menginginkan dokumen RAB dan lainnya sebab merekalah yang melakukan audit" ungkapnya.

Ia juga meminta kepada PMII Loteng untuk menunjukkan program yang diduga fiktif oleh Dispora. "Tunjukkan mana dari program itu yang fiktif tersebut", tutupnya. (FR)

YIPU NTB: Pemda Tak Bertaring Hadapi Pengusaha Nakal di Sempadan Pantai Areguling

YIPU NTB sebut Pemda Loteng tak bertaring tertibkan pengusaha di Areguling

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Yayasan Insan Peduli Umat (YIPU) NTB menuding Pemda tidak bertaring dalam menertibkan bangunan yang berada di sempadan pantai Areguling Desa Tumpak Kecamatan Pujut. 

Bangunan di atas sempadan pantai Areguling tersebut dikatakan YIPU NTB terindikasi menyalahi dan melanggar izin. 

"Bangunan yg ada di sempadan pantai Areguling menyalahi dan melanggar izin, seharusnya mrk membangun di tempat yg diberikn izin" ungkap ketua YIPU NTB, Supardi Yusuf. 

Namun, lanjut Supardi, Kenyataan pengusaha tersebut malah membangun pada tempat yang tidak berizin. 

"Pemda Lombok Tengah terkesan dibuly oleh pengusaha disana. Seharusnya, bangunan itu harus dibongkar karena membangun di atas sempadan pantai dan telah salah menggunakn izinnya" lanjutnya. 

Selain itu Supardi meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) yangg ada di sempadan pantai harus dibatalkan dan bangunan yang ada juga harus dibongkar karena telah melanggae undang-undang batas sempadan pantai. 

Ia menuntut Bupati dan BPN Lombok Tengah harus tegak  membela kepentingan rakyat dan tidak berpihak hanya kepada  pengusaha yg merugikn rakyat. 

Lebih jauh Supardi menjelaskan, kalaupun batas sempadan pantai di Lombok Tengah akan diatur dalam  Perda tentunya tidak boleh bertentangan dengan Perpres dan Undang-undang diatasnya. 

"Dalam aturan tersebut, Sempadan pantai diatur sepanjang 100 meter sementara di Areguling panjangnya 35 meter, itu dasarnya dari mana. kenapa Undang-undang dilangkahi. Dalam hal ini BPN juga salah telah menerbitkan SHM", kesalnya. 

Supardi bahkan mengancam jika Pemda lamban mengatasi persoalan tersebut, YIPU NTB bersama masyarakat pesisir pantai yang dirugikan akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Bupati Lombok Tengah. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya saat dikonfirmasi melalui whatsapp belum berkenan menanggapi wartawan hingga berita ini dinaikkan. (FR). 

Tolak Kegiatan Berbau LGBT, Warga Batalkan Gender Bender Party di Mandalika

Berbau LGBT warga kuta gagalkan pelaksanaan Gender Bender Party di Mandalika 

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Warga Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah bersama aparat kepolisian mendatangi salah satu hostel di kawasan Mandalika Lombok Tengah. 

Kedatangan warga tersebut untuk mencegah diselenggarakannya Gender Bender Party yang rencana digelar di hostel tersebut pada Jum'at, 12 Juli 2024. 

Dari seleberan yang dibagikan sebelum Gender Bender Party diadakan, Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) mencurigai acara tersebut merupakan kegiatan yang berbau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). 

"Kami yang menerima pamlet tersebut lansung melaporkan kepada pihak Kepolisian agar kegiatan tersebut batal digelar" ungkap Ketua SWIM, Lalu Alamin saat dihubungi via telpon (13/07/2024). 

Bagaimana tidak, terang Alamin, dalam pamplet tersebut terdapat ajakan bagi peserta pesta laki-laki untuk berpakaian seperti perempuan, dan berpakaian seperti laki-laki bagi para perempuan. 

Alamin mengatakan, Hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam setiap gelaran pesta di Mandalika, Sehingga SWIM dan warga di Kuta kemudian mendatangi hostel yang dikelola oleh WNA tersebut untuk menggagalkan kegiatan tersebut. 

"Kami sangat mengutuk kegiatan yang mengarah ke LGBT, untuk itu kami akan mengupayakan pengelola WNA tersebut untuk diproses bahkan sampai di deportasi supaya jera dan tidak terjadi dikemudian hari kegiatan yang berbau LGBT di kawasan ini", Kesalnya. 

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata mengatakan kegiatan tersebut batal diadakan karena Polsek Pujut yang menerima informasi dari masyarakat, lansung mendatangi pengelola hostel untuk mencegah kegiatan tersebut terselengggara. 

"Polsek Pujut lansung mendatangi pengelola Hostel untuk menghimbau kegiatan party tersebut dibatalkan karena berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas", terang Brata. 

Selain itu, Brata menjelaskan kegiatan party tersebut bertentangan dengan agama, adat istiadat maupun kearifan lokal masyarakat Lombok. (FR) 

Pastikan Coklit Berjalan Sesuai Prosedur, KPU Loteng Lakukan Monitoring

KPU Lombok Tengah monitoring pelaksanaan coklit oleh Pantarlih

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah melakukan monitoring pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur.

Kegiatan monitoring dilakukan di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah pada selasa, 9 Juli 2024. 

Anggota Komisioner KPU Lombok Tengah, Aziz Muslim mengatakan, kegiatan monitoring juga bertujuan untuk memastikan semua pemilih terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak 2024. 

"Selain itu, monitoring ini juga untuk mengevaluasi dan juga memastikan coklit selesai sesuai jadwal", ungkap Aziz. 

Aziz menjelaskan, melalui montoring tersebut Ia juga mendengar laporan lansung dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), PPS dan PPK tentang hambatan maupun progres coklit di lapangan. 

Azis berpesan kepada Pantarlih untuk melaksanakan coklit secara prosedural dan meminta PPS dan PPK setempat agar memastikan tidak terjadinya coklit yang dilakukan di rumah kepala wilayah setempat dengan menyanding data tanpa turun kerumah pemilih. 

"Pastikan petugas tidak mencoklit dirumah kepala wilayah saja dengan menyanding data. Pastikan berjalan sesuai prosudur." tegas Aziz. 

Proses coklit dilaksanakan dengan metode semi online dimana ketika melakukan input data dilakukan secara ofline dan baru online ketika proses sinkronisasi. 

Proses coklit dilakukan dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah sesuai data DP4 yang diterima secara berjenjang dari Dukcapil ke KPU RI, KPU Provinsi NTB baru kemudian ke tingkat KPU Kabupaten. 

"Kami juga berpesan kepada Pantarlih tidak lupa melakukan penempelan Stiker sebagai bukti bahwa pemilih tersebut telah dicoklit" imbuh Aziz. 

Ia berpesan agar selalu menjaga kerahasian data pemilih dan tidak memberikan data tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. (FR) 

Penanaman Tiang Tidak Sesuai Spek dan Minta Konvensasi Lahan Masyarakat, KODE HAM NTB Datangi PLN UIW NTB

 

KODE HAM NTB melakan hearing di Kantor PLN UIW NTB atas temuan pemasangan tiang beton yang dikerjakan tidak sesuai spek

Mataram, Hariannusra.com - Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KODE HAM NTB) mendatangi PT. PLN Kantor Unit Induk Wilayah (UIW) NTB Senin, (08/07/2024). 

Kedatangan KODE HAM tersebut untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban pihak PLN UIW NTB atas indikasi penanaman tiang beton yang dinilai tidak sesuai dengan spek yang terdapat di lintas Praya-Praya Timur. 

"Harusnya penanaman tiang beton adalah 1/6 dari panjang tiang yang harus ditanam ke tanah, akan tetapi fakta yang kami temukan berdasarkan dokumentasi dan wawncara pekerja tidak sampai di tanah setengah sari 1/6 panjang tiang beton", ungkap Ketua KODE HAM NTB, Ali Wardhana. 

Ali mengatakan, pada tiang beton yang ditanam terdapat garis hitam yang semestinya menjadi batas penanaman, namun pihaknya banyak menjumpai garis hitam tersebut dihapus dan disembunyikan dengan cor-coran semen.

"Hal tersebut menghawatirkan karena kekuatannya kurang sehingga bisa membahayakan keselamatan penduduk karena posisi  tiang beton berada di tempat yang ramai", terangnya. 

Masih kata Ali, Tiang sepanjang 13 meter tersebut banyak posisinya yang sudah miring dan tidak beraturan. 

"Semestinya PT. PLN memiliki system evaluasi kepada Vendor yang mengerjakan untuk memaksimalkan spek tiang beton yang berdiri tersebut akan tetapi PT. PLN IUW NTB seolah melakukan pembiaran dan malah melanjutkan pada pemasangan kabel jaringan", lanjutnya.

Atas temuan pihaknya tersebut, Ali meminta kepada PT. PLN NTB untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut sembari memperbaiki atau melakukan penanaman ulang tiang beton sesuai dengan spek teknis yang sesungguhnya. 

Ia juga meminta PLN UIW NTB untuk Memberikan surat peringatan kepada Vendor atau rekanan terkait atau memutus kontrak sebagai sebuah tindakan efek jera kepada perusahaan/Vendor/rekanan agar tidak asal-asalan dalam membangun sarana prasarana listrik karena akan berakibat fatal terhadap keselamatan jiwa manusia.

"Kami mensinyalir ada pemufakatan jahat dalam penentuan Vendor/rekanan pada projeck ini dengan dalih melakukan 3 (tiga) pembanding harga padahal sejak tahun 2009 sampai saat ini Vendor/rekanan pelaksananya adalah orang yang sama sementara pekerjaan yang dilakukan selalu menyisakan masalah ditengah-tengah masyarakat", ujar Ali. 

Tak hanya itu, KODE HAM NTB juga menyoroti tentang tidak adanya konvensasi yang diberikan PLN terhadap masyarakat yang lahannya digunakan oleh PLN NTB untuk penanaman tiang beton. 

"Dengan adanya tiang di lahan warga, tentunya masyarakat dirugikan dengan adanya tiang tersebut. harga tanahnya menjadi turun dan tentunya warga agak terganggu dengan adanya tiang tersebut. oleh karena itu perlu diberikan konvensasi terhadap warga tersebut" terang Ali. 

Dari hasil hearing di PLN UIW NTB tersebut, Ali mengatakan, pihak PLN NTB bersedia melakukan perbaikan dengan batas waktu yang telah Ia berikan. 

Meski demikian, Ali merasa belum puas karena belum menemukan jalan keluar bersama pihak PLN terkait pemberian konvenasi terhadap warga pemilik lahan. 

"Kami akan turun kembali dengan masa yang lebih besar dan membawa warga pemilik lahan untuk melakukan demonstrasi" ancamnya. Bersambung- (FR)

DPW Gelora: DPN Partai Gelora Hanya Rekom Paslon RAMAH Pada Pilkada Lotim

Ketua DPW Gelora NTB: Surat Rekomendasi untuk Paslon RAMAH akan Lanjut ke B1KWK

Mataram, Hariannusra.com - DPW Partai Gelora NTB menegaskan DPN Partai Gelora hanya menerbitkan satu surat rekomendasi pada Pilkada Lombom Timur. 

Hal tersebut ditegaskan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi Sabtu, 06 Juli 2024. 

Pahrurrozi mengatakan, surat rekomendasi yang diterbitkan DPN Gelora itu hanya diberikan kepada pasangan calon (Paslon) H Rumaksi dan Achmad Sukisman Azmy (RAMAH).

"Jadi sudah jelas untuk Pilkada Lombok Timur, DPN Partai Gelora hanya menerbitkan surat rekomendasi kepada Paslon Rumaksi dan Sukisman Azmy," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, setelah diterbitkannya surat rekomendasi, berikutnya, DPN Partai Gelora akan menerbitkan B1KWK untuk Paslon RAMAH. 

"Pastinya setelah diterbitkannya surat rekomendasi ini, akan berproses untuk diterbitkannya B1KWK yang akan diterbitkan secara serentak oleh DPN pada bulan Agustus mendatang," bebernya. 

Dijelaskan Pahrurrozi, sesuai dengan kultur Partai Gelora, apapun yang menjadi keputusan DPN harus diikuti oleh struktur kepengurusan Partai Gelora hingga tingkat ranting. 

Sebab kata dia, proses penjaringan bakal calon sudah dilakukan secara berjenjang oleh pengurus Partai Gelora secara berjenjang. 

"Kami di DPW sudah mengusulkan dua Paslon untuk diberikan surat rekomendasi oleh DPN untuk Lombok Timur, yakni Palson Luthfi - Wahid dan Rumaksi - Sukisman. Kedua Paslon itu sudah berproses di DPN. Tapi ternyata DPN menerbitkan rekomendasi untuk Paslon Rumaksi - Sukisman, dari itu kita harus menaati keputusan itu," bebernya.

Surat rekomendasi   Nomor 28/DPN GLR/VII/2024  Tanggal 6 Juli 2024 untuk Paslon RAMAH itu diserahkan di Kantor DPN Partai Gelora pada (06/07) yang langsung diterima oleh tim pemenangan RAMAH. 

Pada surat rekomendasi itu, DPN Partai Gelora meminta Paslon  RAMAH untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya guna terpenuhinya persyaratan koalisi. 

"Melakukan konsolidasi dan sosialisasi pemenangan dengan DPW Partai Gelora NTB dan DPD Gelora Lombok Timur  untuk membangun kesiapan operasional pemenangan pada Pilkada 2024," bunyi salah satu poin di surat rekomendasi itu. 

Selanjutnya, DPN Gelora meminta Paslon RAMAH untuk melakukan survei yang dilakukan secara berkala melalui lembaga survei  yang direkomendasikan Desk Pilkada DPN Partai Gelora. (*)

Tertangkap Kamera, Oknum ASN Lombok Timur Diduga Ikut Politik Praktis

Oknum ASN di Lotim tertangkap kamera hadiri pengukuhan tim salah satu pasangan Bacalon Bupati Lotim

Lombok Timur, Hariannuara.com - Seorang Oknum Apratur Sipil Negara (ASN) diduga ikut berpolitik praktis. 

Dugaan tersebut dikarenakan beredarnya foto oknum ASN tersebut sedang mengikuti pengukuhan tim relawan salah satu pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Sabtu, 06 Juli 2024. 

ASN selaku pelayan publik semestinya bebas intervensi tidak boleh memihak dan objektif. 

Padahal ebelumnya, PJ Bupati Lombok Timur, HM. Juaini Taofik belum lama ini telah menegaskan pentingnya peran ASN dalam menjaga netralitasnya sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam setiap proses pemilihan umum. 

Juaini mengatakan, meski secara teori dan praktik tekanan ASN pada Pilkada jauh lebih tinggi dari Pemilu, namun Ia berharap para ASN tetap menjaga netralitasnya. 

Larangan tersebut telah diingatkan selama tahapan pilkada yang sejatinya telah dimulai 26 Januari lalu. 

 Ia menegaskan bahwa ASN dilarang berpihak pada siapapun calon kepala Daerah, tidak terintervensi baik dari semua golongan dan partai politik, serta dilarang menghadiri deklarasi calon menggunakan atribut atau tidak menggunakan atribut.

Sementara itu, Saat dikonfirmasi tentang fotonya yang beredar, Drs. Saleh tidak menjawab. 

Drs Saleh merupakan ASN yang saat ini saat ini menjabat selaku Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Lombok Timur. (HN)

2.015 Peserta Ikuti National Open Karate Championship Bupati Cup 3 Lombok Tengah

 

Wakil Bupati Lombok Tengah membuka National Open Karate Championship Bupati Cup 3 Lombok Tengah

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Sebanyak 2.015 peserta dari berbagai kabupaten mengikuti National Open Karate Championship Bupati Cup Lombok Tengah yang 3. 

Kejuaraan tersebut diikuti oleh 90 kontingen dari 10 kabupaten/kota se-NTB yang berlansung dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2024.

Selain itu, Provinsi Bali, Jawa Timur dan DKI Jakarta juga turut mengirim utusan pada kejuaraan nasional yang diadakan di GOR Tastura Lombok Tengah tersebut.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Lombok Tengah, HM. Nursiah bersama ketua DPRD Lombok Tengah secara resmi membuka kejuaraan yang ditandai dengan pemukulan Gong dan Gendang Beleq.

Dalam sambutannya, Nursiah berpesan kepada peserta untuk bertanding dengan menjunjung sportifitas dan senantiasa  menjaga kesehatan. 

"Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanding dengan mengedapankan nilai persatuan, sportifitas dan kekeluargaan", ujarnya. 

Ia yakin perangkat dalam kejuaraan tersebut seperti panitia, wasit dan juri, sangat profesional dalam menentukan pemenang. 

Tak lupa Nursiah mengajak peserta yang ada dalam kegiatan tersebut untuk menyempatkan diri untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah. 

"Jika ingin berlibur, kami mempunyai pantai di wilayah selatan dan pegunungan serta air terjun di wilayah utara. Tak hanya itu, kami mengundang semuanya dalam event Mandalika Moto GP yang akan digelar pada bulan Oktober" ajaknya. 

Nursiah berharap, dengan adanya kejuaraan ini dapat mencetak generasi yang terampil sehat dan cerdas. 

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Open Karate Championship, Kori Atmaja mengatakan, tujuan kejuaraan tersebut  untuk meningkatkan mutu atlet karate agar dapat bersaing dalam event nasional. 

"Selain itu, kejuaraan ini juga sebagai ajang pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan" imbuhnya. 

Untuk menunjang keberhasilan acara tersebut, panitia bersama Pemda Lombok Tengah menyiapkan tempat menginap seperti rumah warga dan penginapan yang ada di Lombok Tengah. (FR) 

Produksi Tembakau Lombok Tengah Diprediksi Tembus 28 Ribu Ton

Petani banyak terobsesi keuntungan, produksi tembakau tahun ini diperkirakan tembus 28 ribu ton

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Dinas Pertanian Lombok Tengah memprediksi produksi tanaman tembakau menembus angka 28 ribu ton. 

Selain karena faktor cuaca, tingginya angka produksi tembakau di Lombok Tengah juga disebabkan oleh petani yang tergiur dengan hasil penjualan tembakau pada tahun sebelumnya.

"Para petani terutama wilayah selatan yang diplot sebagai kawasan holti, sekarang terobsesi untuk menanam tembakau karena hasil tembakau tersebut dapat meningkatkan ekonomi para petani tembakau pada tahun lalu", ungkap Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Tengah, Muhammad Kamrin (03/07/2024). 

Kamrin mengatakan, meski Distan talah mengeluarkan kebijakan pola tanam yang tidak membenarkan semua petani menanam tembakau, namun pihaknya tidak bisa melarang hal tersebut. 

Selain nilai ekonomisnya, Kamrin menjelaskan, salah satu pertimbangan para petani adalah kondisi suplay air yang sangat kurang, sehingga petani lebih memilih menanam tembakau yang keutuhannya akan air relatif kecil. 

Ia menambahkan, tahun ini, Distan menginginkan meningkatkn IP tanaman padi untuk menyangga kebutuhan pangan nasional, namun lahan tadah hujan yang berjumlah 14 ribu hektar hanya mampu menanam padi pada satu masa tanam saja akibat terbatasnya jaringan irigasi selama dua masa tanam berikutnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas , Zaenal Arifin membenarkan adanya perkiraan terjadinya over produksi tanaman tembakau yang juga akan berimbas pada harga pembelian hasil tembakau di akhir. 

Zaenal menjelaskan, peningkatan penananan tembakau banyak disebabkan bukan karena adanya petani baru yang menanam tembakau, namun banyaknya petani yang menyewa lahan lain untuk ditanami tembakau. seperti yang terjadi di wilayah Praya Tengah. 

Zaenal menjelaskan, luas lahan yang ditanami tembakau sampai saat ini berjumlah 14 ribu hektar dengan asumsi, 1 hektar luas lahan dapat menghasilkan dua ton tembakau virginia, sehingga hasil produksi tembakau di Loteng diprediksi mencapai 28.000 ton. 

Dari jumlah produksi tersebut, Zaenal menjelaskan hanya mampu terserap perusahan mitra sebanyak 4000 ton saja. 

"Ada dua perusahaan yang bermitra dengan sebagian petani yakni, AOL dan Djarum, AOL hanya bisa menyerap 2000 ton dan PT. Djarum juga bisa menyerap sebanyak 2000 ton sehingga totalnya sebanyak 4000 ton. 

Meski demikian, Ia optimis hasil produksi tembakau dapat terserap sepenuhnya mengingat penomena selama dua tahun terakhir, banyak petani yang melakukan perajangan tembakau virginia sehingga dapat terserap oleh perusahaan diluar daerah. 

"Salah satu keunggulan dari proses perajangan diantaranya tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya dirajang lalu dijemur baru kemudian dijual", ungkap Zaenal. 

Ia berharap, sama seperti tahun sebelumnya, income perkapita petani tembakau dapat meningkat mengingat kondisi cuaca saat ini masih bagus. 

"BMKG memprediksi hujan turun bulan oktober, tidak seperti tahun kemarin, pada bulan januari tanaman padi masih belum tutup tanam", jelasnya. 

Zaenal menekankan para petani tembakau saat ini perlu mengantisipasi hujan yang saat ini tidak bisa diprediksi dengan sistem tanam yang minimal mempunyai parit keliling. (FR)