Pasca Renovasi, APKLI Loteng Pertanyakan Konsep Penataan PKL di Alun-alun Tastura

 

Ketua APKLI Lombok Tengah, Hanan 

Lombok Tengah, Hariannusra.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mempertanyakan konsep penataan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) pasca diresmikannya Alun-alun Tastura Lombok Tengah Minggu, 29 Desember 2024. 

Sejak PKL direlokasi, Apkli Loteng menyebut tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah sehingga tidak mengetahui sama sekali konsep Pemda Lombok Tengah untuk mengakomodir PKL di tempat tersebut. 

“Tidak ada koordinasi sama sekali, kami juga tidak tahu seperti apa model penataan para PKL atau UMKM di sana nanti. Kami juga sangat menyayangkan Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag bahkan Dispar yang sama sekali tidak melibatkan kami,” ungkap Ketua Harian APKLI, Hanan melalui sambungan telpon. 

Hanan menduga, Pemda Lombok Tengah menganggap organisasinya itu tidak ada sehingga tidak pernah melibatkannya semenjak APKLI terbentuk di Lombok Tengah. 

“Kami kecewa sekali dengan pemerintah Lombok Tengah ini, kami harus teriak, protes baru mereka mengundang kami. Begitu juga saat kegiatan pelatihan, kami harus teriak baru mereka libatkan kami,” ungkap Kesalnya. 

Selama pengurusan terbentuk, pihaknya merasa hanya dilibatkan setengah hati terlebih ketika ada event MotoGP di Sirkuit Mandalika.  "Selebihnya sampai dengan sekarang hanya janji palsu," ketusnya. 

Tak hanya itu, Hanan juga merasa sangat kecewa terhadap janji yang tak kunjung ditepati pemerintah melalui Sekda Lalu Firman Wijaya.

“Kami dulu selesai pelantikan dijanjikan akan dilibatan dalam program. Kami juga minta eks kantor OPD yang tidak digunakan menjadi sekretariat sampai sekarang tidak juga direspons. Kami betul-betul tidak dianggap,” tegasnya.

Oleh karenanya, pengurus APKLI Lombok Tengah mengaku tidak akan tinggal diam da akan bersikap melalui cara-cara organisasi. 

“Bisa saja kami demo atau hearing, banyak cara. Sementara kami akan tonton saja dulu pemerintah ini maunya. Kami tegaskan juga, sepeserpun kami tidak pernah menerima dana program dari pemerintah dan lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya belum memberikan tanggapan kepada wartawan sampai berita ini dimuat. (fr)

Diterjang Banjir, Jembatan dan Jalan Satu-satunya Akses di Desa Kateng Rusak

Kondisi jalan dan jembatan Desa Kateng Setelah diterjang banjir 

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Banjir selalu menjadi persoalan setiap musim penghujan tiba di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat. Bajir tersebut membuat jalan tanah sepanjang 3 km yang dibangun tahun 1971 tersebut rusak dan belum mendapat perhatian dari pemerintah hingga saat ini. 

Salah seorang warga setempat, Idham Halid,  mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah desa, Kabupaten maupun Provinsi. Ia menilai pemerintah tidak berupaya untuk memperbaiki jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di  delapan dusun tersebut.

Padahal menurutnya, jalan ini satu-satunya akses warga setempat untuk mencari nafkah dan juga menuju beberapa sekolah di wilayah sekitar. "Sudah sekian lama jalan ini tidak ada perhatian dari pemerintah desa, kabupaten, bahkan Propinsi,"  katanya Sabtu (28/12). 

Warga lainnya, Yasir Arafat juga mengaku sangat prihatin atas kondisi jalan yang belum diperbaiki sama sekali padahal jalan ini sangat vital utuk dilalui masyarakat. 

Terlebih lagi, pada musim hujan, kondisi jalan becek dan licin  sampai dengan banjir pada dua jembatan yang berada di ruas jalan menuju Embung Bombas ini terus menjadi persoalan tiap tahunnya. 

"Kalau musim hujan tiba banyak warga yang jatuh terpeleset wajib hukumnya banjir dan tidak bisa di lalui masyarakat untuk beraktifitas," kesalnya. 

Menurutnya, musim hujan tahun ini kondisi jalan dan jembatan setempat makin parah lantaran banyaknya sampah kayu yang tersangkut pada jembatan.

Sampah kayu tersebut tidak bisa di angkat dengan tenaga manual sehingga sangat membutuhkan alat berat. namun, hingga terjadinya banjir belum ada respon positif dari pemerintah. 

"Warga kami sudah laporkan kondisi ini ke Pemerintah daerah melalui  Call Canter 112 maupun dinas terkait namun tidak ada solusi yang menjanjikan," tegasnya. 

Pasca banjir, lanjut Yasir Arafat kondisi jembatan makin memprihatinkan karena dua sisi jembatan sudah berlubang dan harus mendapat respon secepatnya karena sewaktu waktu dapat mengancam hambruknya jembatan.

Secara terpisah, Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdhan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait yang dalam hal ini dinas PUPR setempat untuk segera turun ke lapangan dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat. " Senin saya jadwalkan untuk memanggil dinas terkait, " katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah HL Sarjana, kondisi jalan rusak  seperti ini selalu menjadi masukan dari warga setiap kali melakukan reses di wilayah setempat. Namun kendala yang ada status jalan yang masih menjadi tanggung jawab BWS (Balai Wilayah Sungai) NTB menyebabkan belum bisa kami kerjakan. 

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun melakukan monev guna melihat secara langsung kerusakan jembatan dan jalan di lapangan, guna mencari solusi terbaik demi untuk masyarakat dan akan mengajak pihak terkait. 

"Jika nanti pihak BWS tidak  bisa tanggung jawab atau abaikan karena banyaknya  ruas jalan yang harus dikerjakan, kedepan kami akan usulkan melalui dana Pokir," tegasnya. 

Tangani 82 Kasus Sepanjang Tahun 2024, Polres Loteng Musnahkan Barang Bukti Senilai 8 Miliyar

Pemusnahan barang bukti narkoba 8,2 Kg hasil penangkapan tahun 2024

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Polres Lombok Tengah musnahkan 8,2 kilogram barang bukti narkoba yang harganya ditaksir mencapai 8 Miliyar rupiah. Barang bukti tersebut merupakan hasil  penangkapan selama 2024 dari 114 tersangka. 

Hal tersebut diterangkan Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat usai memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu di mapolres setempat pada Jumat (27/12).

Dari angka tersebut, jumlah penanangan kasus di lingkup Polres Lombok Tengah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Ada peningkatan 17 persen dibanding 2023," kata AKBP Iwan.

Iwan menjelaskan, sebanyak tujuh kilogram narkoba yang diamankan merupakan jaringan dari Malaysia. Ia berjanji kedepannya akan  memperdalam  pengungkapan kasus tersebut. 

Iwan juga menjelaskan, wilayah dengan dengan tingkat kerawan peredaeran tertingi terdapat di kecamatan Praya Timur.

"Terbesar di Praya Timur. Tapi, tidak tertutup kemungkinan di daerah lain juga ada," ungkap AKBP Iwan.

Ia menegaskan, pemberantasan peredaran narkoba menjadi komitmen Polres Loteng. Terlebih, Polri di back up stakeholder terkait.

"Kami lakukan pemberantasan di hilir dibarengi pengawasan di hulu," beber AKBP Iwan.

Tak hanya itu, Polres loteng  juga aktif melakukan tes urine terhadap anggota. Pihaknya tidak memungkiri bahwa ada juga anggota yang terlibat narkoba.

"Selama 2024, ada 6 anggota yang terlibat. Mereka masih di proses. Kami tetap tindak tegas. Bahkan, ada yang menunggu pemecatan," tegas AKBP Iwan. (fr)

Polres Loteng Amankan Pengedar dan Barang Bukti 100 Gram Sabu di Janapria

Polres Loteng amankan pengedar dan barang bukti sabu seberat 100 gram

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Kedapatan membawa sabu, RH (31 tahun) berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah pada Senin (23/12). 

Dari penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan barang bukti seberat sekitar 105,9 gram. “Pelaku RH (31) kita amankan di Janapria berikut dengan barang bukti sabu seberat (bruto) 105,9 gram" ungkap Kepala Satuan (Kasat) Res Narkoba IPTU Fedy Miharja. 

Selain itu, Polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa HP, uang tunai sebanyak 750.000 rupiah, satu buah alat hisap dan satu unit sepeda motor. 

Fedy menerangkan, Dari Informasi sementara yabg berhasil dihimpun, pelaku menjual barang haram di wilayah tersebut.

Menurut Fedy, kasus tersebut terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

“Kami dalami dan selidiki kebenaran informasi dari masyarakat tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju ke TKP dan melihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor.

“Kami langsung memberhentikan pelaku dan mengamankannya. Pelaku sempat melakukan perlawanan dan membuang barang bukti sabu tersebut kearah sawah,” terangnya.

Saat melakukan penggeledahan dan penyisiran disekitar TKP pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan l bukan tanaman jenis sabu seberat (bruto) 105,9 gram.

“Saat ini pelaku kita suda kita amankan di Mapolres Lombok Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (fr)

Santriwati Dicabuli Pimpinan, Pembina dan Anak Pimpinan Ponpes di Lombok Barat

Terduga pelaku pencabulan santriwati (foto/ist)

Mataram, Hariannusra.com - Seorang santriwati salah satu ponpes di Kecamatan Lembar, Lombok Barat menjadi korban pencabulan oleh pimpinan, pembina dan anak pimpinan ponpes tempatnya menuntut ilmu. 

Perlakuan yang dialaminya, membuat korban lansung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. 

Berdasarkan pengakuan ayah korban NS, peristiwa keji itu awalnya ia ketahui setelah anaknya berkali kali pulang dari Pondok ke rumahnya.

"Anak saya ini sering pulang. Dan ketika pulang pasti nangis. Tapi saya belum curiga ada peristiwa itu," ucapnya kepada wartawan.

Ayah korban menjelaskan, ketika diminta untuk kembali ke Ponpes, korban selalu menolak untuk kembali. Sehingga membuatnya curiga dan mengetahui peristiwa itu.

"Peristiwa itu mungkin sudah lama sering dilakukan pelaku. Ternyata anak saya mendapat tindakan pencabulan oleh Pimpinan, Pembina dan anak Pimpinan Ponpes," ungkapnya.

Lebih jauh kata ayah korban, dirinya sempat menunggu itikad baik dan pengakuan dari Pimpinan Ponpes. Akan tetapi, pihak Ponpes malah menganggap dirinya menyebar fitnah.

"Kami minta APH untuk serius menangani kasus ini. Kami minta keadilan agar pelaku yang sudah jadi tersangka ini dihukum seberatnya," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dusun (Kadus) tempat korban tinggal, AR, meminta agar Ponpes tersebut segera ditutup.

"Ketiganya sudah jadi tersangka. Dan kami dapat info jika Ponpes ini tidak memiliki izin. Tidak ada ada legalitas," ucapnya.

Tidak sampai disitu, ia menyebut dari pengakuan santriwati lain, para santri di Ponpes tersebut didoktrin untuk tidak membuka aib para guru.

Informasi dihimpun wartawan, berdasarkan surat penetapan kepolisian Polres Lombok Barat, tiga terduga pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mapolres.

Ketiganya, S (Pimpinan Ponpes), WM (anak Pimpinan Ponpes), dan AM (Pembina Ponpes) yang juga Mantan Kades setempat.

Sementara itu upaya konfirmasi media ini kepada Kasat Reskrim Polres Lombok Barat dan Kapolres Lombok Barat, belum mendapat jawaban.

Hingga berita ini dimuat, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp itu belum ditanggapi. (fr)

Anak SMP jadi Korban Rudapaksa Ayah Kandung di Jonggat

Lombok Tengah, Hariannusra.com -  Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah. 

“Pelaku FRM kita amankan diduga melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP,” kata Kasat Reskrim IPTU Luk Luk il Maqnum, saat dikonfirmasi, Kamis (19/12).

Luk Luk menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (7/12) sekitar pukul 03.00 wita dimana korban sedang tidur dikamarnya. Pelaku masuk ke kamar korban kemudian langsung berbaring di samping korban untuk melakukan aksi bejat tersebut.

“Saat pelaku melakukan aksi bejadnya korban tidak berani menolak dan melawan, korban takut karena sering melihat terduga pelaku sering memukul dan mengancam ibu korban,” ungkapnya.

Atas perlakuan yang dialaminya, korban kemudian mengadukan perbuatan ayahnya tersebut kepada ibu korban yang sedang bekerja diluar negeri melalui sambungan telpon. 

“Mendengar cerita tersebut, ibu korban langsung menghubungi bibik korban dan meminta tolong agar perbuatan terduga pelaku untuk segera di laporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya. 

Saat ini pelaku sedang diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut. 

“Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,”pungkasnya. (fr)

Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Catut Nama Kapolres, Giliran Terlapor Diperiksa Penyidik

 

Kasi Humas Polres Loteng, IPTU Lalu Bratha Kusnadi

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Setelah meminta keterangan pelapor kasus dugaan penipuan penggelapan warga Desa Bonder Praya Barat berinisial S, Tim penyidik Polres Lombok Tengah memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. 

Hal tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Bratha Kusnadi saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsapp. 

"Betul, terlapor sudah dimintai keterangan oleh penyidik," jelas Bratha Kamis 19 Desember 2024. 

Lalu Bratha menjelaskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan pelapor S dan dua saksi lainnya. 

Pihak terlapor AH dilaporkan S dikarenakan menerima uang berjumlah 50 juta rupiah dengan menjanjikan akan membebaskan suami pelapor yang menjalani proses hukum di Polres Lombok Tengah. 

Namun selang beberapa waktu, suami pelapor tak kunjung dikeluarkan dari tahanan sampai dengan sumai pelapor telah divonis oleh pengadilan. 

Merasa ditipu dan dirugikan, S kemudian  melayangkan  surat aduan ke Polres Lombok Tengah pada Kamis 12 Desember 2024. Hal itu sesuai bukti Surat Tanda Penerimaan Aduan nomor: STTP/336/XII/2024/SPKT res Loteng.(fr)

Keluhkan Pupuk, Kelompok Tani dan YIPU NTB Datangi Kantor Dewan Lombok Tengah

YIPU NTB bersama gabungan kelompok tani datangi kantor Dewan keluhkan harga pupuk  

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Puluhan anggota kelompok tani yang didampingi Yayasan Insan Peduli Umat (YIPU) NTB mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah mengeluhkan harga dan beberapa indikasi permaianan pupuk bersubsidi.

Massa tersebut mengadukan beberapa oknum pengecer nakal yang menjual pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Para petani menebus pupuk subsidi sampai dengan harga 340.000. Selain itu, jatah kami di Desa Pengembur sejumlah 200 Ton tetapi yang ada kurang dari angka tersebut," ungkap ketua kelompok tani Pengembur, Syamsudin saat berorasi. 

Senada dengan Syamsudin, Ketua YIPU NTB, Suaprdi Yusuf mengatakan, berdasarkan hasil Investigasi, pihaknya malah mendapatkan pengecer yang menjual sampai dengan harga 500.000.  

Supardi menjelaskan, jatah kelompok petani juga kerap dijual ke desa lain, penjualan antar satu pengecer ke pengecer lain, bahkan dijual lintas kecamatan disaat petani setempat belum terpenuhi akan kebutuhan pupuk. 

Tak hanya itu, Supardi menerangkan, para petani dicekik dengan aturan tidak jelas yang mengharuskan petani harus membeli pupuk non subsidi untuk dapat menebus jatah pupuk subsidinya. 

"Bahkan ada pengecer nakal yang bersyukur jika pupuk tidak ditebus oleh petani agar dapat dijual ketempat lain. belum petani dipaksa diwajibkan membeli gandeng pupuk subsidi dan non subsidi," bebernya. 

"Kami minta untuk menghentikan permainan pupuk yang selalu terjadi tiap tahun. Setiap hari kami jumpai kelompok tani dengan pengecer selalu bertengkar soal pupuk," ujarnya. 

Menerima hearing masaa aksi, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Ahyar mengatakan pihaknya telah turun kelapangan sebelum musim tanam.

"Kami sudah turun sebagai langakah prepentif dan para distributor siap mendistribusikan pupuk untuk menjamin para petani mendapatkan pupuk subsidi," kata Ahyar. 

Selain itu sebanyak 178 pengecer di loteng sudah harus mendapakan sosialisasi dan kita minta satgas pengawasan pupuk untuk membuat surat edaran bersama kepada para pengecer agar pupuk subsidi ini tepat sasaran. 

Pihaknya merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh Satgas Pengawasan Pupuk Lombok Tengah. dan peran PPL pertanian harus meningkatkan perannya termasuk dalam distribusi pupuk. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, M. Kamrin dalam hearing tersebut menyampaikan, persoalan tersebut Distan tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Satgas pengawasan kabupaten sudah terbentuk. apa yang menjadi masukan akan kami sampaikan. insyaAllah apa yang harapkan kami akan tindak lanjuti," ungkap Kamrin. 

Ia menegaskan bahwa pengecer tidak boleh menjual pupuk subsidi diatas harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni 225.000 rupiah untuk urea dan 230.000 rupiah untuk NPK. 

"Mungkin ini sifatnya kasuistik, begitupun dengan penggandengan penjual pupuk subsidi dan non subsidi. ini harus kita tertibkan bersama satgas nantinya," ujarnya. 

Perwakilan distributor pupuk yang juga hadir dalam hearing tersebut, Ruslan menegaskan tidak akan mentoleransi pengecer nakal yang menjual pupuk subsidi diatas HET. 

"Kami mengakui jika banyak terjadi masalah di di tingkat pengecer. kami akan melakukan evaluasi nantinya bahkan siap kami putus hubungan kemitraan jika ada pengrcer nakal," tegasnya. 

Namun, Ia juga menyampaikan ada juga ketua kelompok tani yang nakal memainkan harga pupuk bersubsidi. "jadi tidak bisa juga kita lansung menyalahkan para pengecer karena ada juga ketua kelompok yang memainkan harga lantaran pupum tersebut telebih dahulu ditebus ketua kelompok sebelum ditebus oleh petani," ungkapnya. 

Ia mengaku kalau permainan harga ditingkat kelompok petani tidak bisa Ia intervensi karena bukan wewenangnya. Namun, Ia berjanji akan mengevaluasi dan menindak pengecer yang menjadi mitranya jika terbukti melanggar aturan pemerintah terkait pupum subsidi. (fr)

Viral Soal "Full Bed" RSUD Praya Berikan Klarifikasi

 

RSUD Praya berikan klarifikasi terkait viralnya "Full Bed"

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Viralnya kematian pasien rujukan Pukesmas Mujur yang diduga terjadi karena kondisi full bed in ruang IGD RSUD Praya membuat pihak RSUD Praya angkat bicara.  

Berdasarkan keterangan Kepala Instalasi IGD RSUD Praya, Yuhanan Mulyadin, S.Kep., Ns., komunikasi awal terjadi pada pukul 11.54 WITA, ketika Puskesmas Mujur menghubungi RSUD Praya melalui WhatsApp untuk merujuk pasien NK, 41 tahun.

Saat itu, kapasitas IGD sedang penuh (overload), dengan 30 pasien yang ditangani di ruangan yang hanya memiliki 25 tempat tidur. Petugas IGD memberikan konfirmasi bahwa pasien baru dapat dirujuk setelah dua jam, sesuai dengan SOP penanganan situasi Full Bed.

SOP rujukan pada kasus IGD Crowded mengizinkan nakes IGD meminta konfirmasi kembali setelah 2 jam kepada nakes puskesmas. Tenggang waktu 2 jam diharapkan terjadi terjalin komunikasi untuk terus menstabilkan kondisi pasien, puskesmas bisa memilih alternatif tujuan rujukan lain, dan Waktu yang cukup untuk melakukan proses pengosongan bed di IGD.

Selanjutnya pada pukul 14.27 WITA, Puskesmas Mujur kembali menghubungi RSUD Praya untuk melaporkan kondisi terkini pasien. Petugas IGD kemudian meminta hasil pemeriksaan terbaru, termasuk kadar gula darah pasien (436 mg/dL), guna memastikan kondisi pasien memenuhi kategori transportable (layak dirujuk). Proses ini diiringi permintaan video kondisi pasien untuk memperjelas situasi medis.

Namun sayang, pada pukul 16.15 WITA, saat pasien tiba di IGD RSUD Praya, ia telah dinyatakan meninggal dunia (Death on Arrival).

Direktur RSUD Praya, dr. Mamang Bagiansah, menyatakan pihaknya telah menjalankan seluruh prosedur sesuai SOP. “Kami memahami bahwa ini adalah kejadian yang menyedihkan. Namun, penting untuk diluruskan bahwa seluruh prosedur penanganan, termasuk koordinasi rujukan melalui SISRUTE, telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Mamang mengapresiasi masukan dari berbagai pihak dan berkomitmen untuk terus berbenah. “Kami terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif, namun kami mengimbau agar pemberitaan dilakukan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang lengkap. Hal ini penting untuk menghindari bias dan potensi informasi yang menyesatkan," ungkapnya.

Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

RSUD Praya telah menggunakan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sejak 2023. Sistem ini dirancang untuk mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam proses rujukan pasien, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kasus ini, proses rujukan menggunakan SISRUTE telah dilakukan sesuai alur yang ditetapkan.

Namun demikian, RSUD Praya mengakui adanya ruang perbaikan, khususnya pada jalur komunikasi dan koordinasi. “Kami menyadari perlunya petugas operator khusus pra-hospital untuk mengelola komunikasi rujukan secara lebih efektif, sehingga beban tenaga medis di IGD dapat berkurang,” ungkap dr. Yudha Permana, bagian Humas dan Pemasaran RSUD Praya.

RSUD Praya menegaskan bahwa penyebab kematian pasien tidak dapat disimpulkan hanya dari keterlambatan rujukan. Beberapa faktor yang harus menjadi perhatian meliputi kondisi pasien sebelum rujukan, termasuk riwayat penyakit dan perawatan. Selain itu, Penanganan di fasilitas kesehatan awal juga menjadi faktor dan terkahir, kondisi dan fasilitas ambulans, termasuk penanganan medis selama perjalanan.

“Evaluasi holistik harus dilakukan agar penyebab kematian pasien dapat diketahui secara menyeluruh,” tegas dr. Mamang.

Meski demikian, RSUD Praya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik dari segi infrastruktur, kapasitas IGD, maupun sistem komunikasi rujukan. Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat SOP dan memastikan tidak ada celah dalam proses pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Pihak RSUD Praya berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memahami fakta yang sebenarnya. pihaknya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung upaya perbaikan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. (*)

Polisi Mintai Keterangan Pelapor Pada Kasus Dugaan Penipuan Oknum Ketua LSM

Kasi Humas Polres Loteng Iptu Lalu Bratha Kusnadi

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Pihak kepolisian Polres Lombok Tengah telah memanggil dan meminta keterangan pelapor terhadap kasus dugaan penipuan atau penggelapan terhadap warga Desa Bonder oleh salah satu ketua LSM berinisial AH. 

Oknum ketua LSM tersebut menerima uang dari pelapor sebesar 50 juta untuk membebaskan suami pelapor berinisial S yang saat itu sedang ditahan di Mapolres Lombok Tengah. 

Kapolres Lombok Tengah, melalui Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Bratha Kusnadi menyampaikan, pihaknya telah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan. 

"Laporan pengaduannya sudah diterima dan pelapor sudah dimintai keterangan. Kita proses, ungkap Bratha Senin (16/12). 

Menurut keterangan pelapor berinisial S, peristiwa dugaan penipuan tersebut, berawal ketika dirinya didatangani oleh terduga pelaku AH ke rumahnya pada sekitar Agustus 2024 lalu.

Terduga pelaku AH kemudian meminta uang sebesar total Rp. 50 jutaan dan sebagianya akan diberikan kepada Kapolres Lombok Tengah, agar suami S  yang saat itu sedang ditahan oleh pihak Polres karena kasus penganiayaan, bisa dibebaskan.

Atas iming-iming tersebut, beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama itu, korban akhirnya memberikan uang kepada AH dengan cara ditransfer dan juga dengan memberikan secara langsung kepada terduga pelaku.

Dijelaskan kalau dari total Rp.50 juta yang diberikan kepada pelaku sebanyak Rp.20 juta telah dikembalikan. Namun, sisa uang yang Rp. 30 juta hingga saat ini belum dikembalikan pelaku, padahal hingga vonis di pengadilan suami S tidak bisa dikeluarkan oleh AH dari tahanan.

Atas kejadian tersebut, S merasa ditipu dan dirugikan, sehingga  melayangkan  surat aduan ke Polres Lombok Tengah pada Kamis 12 Desember 2024. Hal itu sesuai bukti Surat Tanda Penerimaan Aduan nomor: STTP/336/XII/2024/SPKT res Loteng.

Sementara itu pihak terlapor berinisial AH saat menggelar konfrensi pers  membantah melakukan hal tersebut. Ia menjelaskan, sesuai yang tertera dalam kwitansi serah terima, bahwa uang tersebut adalah titipan. Dan uang titipan itu telah dikembalikan sebagian.

"Kalau dia dibantu ya bantu saya, kan saya butuh makan minum sama seperti bapak," ujarnya.

Terkait disebut akan memberikan uang ke Kapolres, AH tegaskan kalau hal tersebut bohong besar.

"Yang kerja itu saya sanak, makanya saya yang habisi uang titipan itu. Karena ada lima kasus yang saya tangani atau saya bantu mereka. Saya yang bantu buatkan surat penagguhan penahanan, saya yang buatkan laporan pengancaman dan penganiayaan, saya yang bantu buatkan laporan pemalsuan tandatangan, saya yang dampingi masalah gugatan di pengadilan agama, dan saya yang dampingi masalah laporan kehilangan orang." papar AH.

Ia juga mengatakan, pelaporan tersebut merupakan upaya untuk membungkam dirinya atas kasus lain yang telah Ia laporkan sebelumnya.

Warga Karang Sidemen Dihebohkan Penemuan Lubang Sedalam 10 Meter

 

Lombok Tengah, Hariannusra.com - Warga Karang Sidemen dihebohkan dengan penemuan lubang sedalam 10 meter dengan diameter 3 meter yang berada di Dusun Persil Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara. 

Penemuan lubang akibat tanah amblas tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2024 ketika terjadi hujan lebat di wilayah tersebut. 

"Salah seorang warga kami, Inaq Sakmah pada hari selasa  mendengar suara gemuruh yang Ia kira ada material bangunan yang diturunkan di sekitar rumahnya  ketika hujan lebat. Setalah itu, Inaq Sakmah keluar memjeriksa sumber suara tersebut, tidak ditemukan adanya tanah atau material yang jatuh. " jelas Kepala Wilayah Persil, Suarman (14/12). 

Keesokan Harinya, Inaq Sakmah kembali mendengar suara gemuruh dan kemudian meminta warga lainnya untuk memeriksa sumber suara tersebut.

Warga yang memeriksa suara tersebut kemudian menjumpai lubang berbentuk mulut sumur dengan kedalaman 10 meter dan memiliki diameter tiga meter. 

Sontak, Inaq Sakmah bersama warga lainnya memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala wilayah. "Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut juga ikut berbodong-bondong berdatangan ke tempat kejadian" terang Suarman. 

Suarman kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Karang Sidemen dan Pihak Kepolisian Polsek Batukliang Utara. 

Atas kejadian tersebut, warga Karang Sidemen menunggu penanganan dari pemerintah dan instansi terkait. 

"Kami sedang menunggu lubang tersebut diteliti dan ditanggulangi oleh instansi terkait. Jangan sampai amblasnya tanah tersebut merekbet ke jalan yang tidak jauh dari lokasi tersebut," Ungkap Raja salah satu warga Karang Sidemen. 

Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah, melalui Kasi Humas, Iptu Lalu Bratha Kusnadi membenarkan kejadian amblasnya tamah di Karang Sidemen tersebut. 

Pihak Polsek Batukliang Utara lansung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi dan memberikan himbauan kepada masyarakat. 

"Kita sudah pasang policeline dan melakukan koordinasi dengan Kawil dan Instansi terkait. tak lupa juga kami menghimbai warga untuk tidak melakukan kegiatan yang berbahaya di sekitar lokasi kejadian," ungkap Bratha. 

 Ia menerangkan, selanjutnya Pihak dari BPBD melakukan penelitian  atas kejadian tersebut  untuk dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya. (fr)

Bersama Radar Lombok, Elnusa Petrofin Gelar Petrofin Journalist Academy Tahun Ke-4

 

Mataram, Hariannusra.com – PT Elnusa Petrofin (EPN), anak perusahaan PT Elnusa Tbk (ELSA), kembali menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu flagship program Petrofin Peduli dalam pilar Petrofin Pintar yaitu Petrofin Journalist Academy. 

Program inibertujuan untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4 di Indonesia, yaitu pendidikan berkualitas.

Tahun ini, Elnusa Petrofin berkolaborasi Radar Lombok sebagai mitra. Program tersebut diadakan di SMA Negeri 1 Mataram dengan diikuti ratusan pelajar SMA sebagai perwakilan dari 21 sekolah se-Kota Mataram yang berlansung pada Jumat, (06/12).

Program ini membekali pelajar dengan literasi digital dan bijak menggunakan media sosial agar mereka dapat menciptakan karya yang kreatif, akurat, terpercaya, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik di platform media online maupun media sosial.

Program ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Zulkifli, Redaktur Radar Lombok, yang memberikan materi dasar terkait jurnalistik, Satria Efendi dari Dayan Gunung Research Centre, yang membahas literasi digital penggunaan media sosial yang bijak dan positif, serta Rachmad Bunayya, HSSE Koordinator Area Kalimantan Elnusa Petrofin, yang memberikan pemaparan mengenai Safety Awareness untuk para Guru dan Pelajar.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, menyatakan bahwa Petrofin Journalist Academy merupakan bagian dari inisiatif CSR perusahaan untuk membantu pelajar memahami literasi digital dengan kaidah jurnalistik sebagai fondasi dasar agar mereka dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial di era digital, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dengan 5W+1H sebagai prinsip dasar jurnalistik, dan menciptakan karya yang sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku, serta lebih percaya diri menyuarakan gagasan dengan cara yang etis bertanggung jawab.

“Program ini telah berjalan empat kali sejak 2021 di kota-kota seperti Makassar, Medan, Padang, dan kini di Lombok. Kami berharap program ini dapat membekali pelajar dengan literasi digital, keterampilan menulis kreatif, kemampuan berpikir kritis di era digital saat ini, dan tentunya dengan prinsip serta kaidah jurnalistik yang berlaku” ujar Putiarsa.

Selain itu, program ini dikemas secara interaktif dengan diskusi, permainan, dan kuis untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

 “Semoga inisiatif ini dapat terus menginspirasi generasi muda untuk mengeksplorasi potensi mereka di berbagai bidang profesional,” Terangnya.

Dengan keberlanjutan program ini, Elnusa Petrofin berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia sekaligus menginspirasi generasi muda untuk menjelajahi potensi mereka di berbagai bidang profesional.

Untuk diketahui, bahwa PT  Elnusa Petrofin (“EPN”) didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 1996. EPN adalah anak perusahaan dari PT. Elnusa Tbk, dimana PT. Elnusa Tbk sendiri merupakan Anak Perusahaan PT. Pertamina Hulu Energi, Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero). PT Elnusa Petrofin bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi BBM, terutama Jasa Transportasi BBM, layanan BBM Terintegrasi (Pengelolaan BBM, Pengelolaan Fuel/Integrated Terminal, & LPG), Trading BBM, lubricant dan Chemical. 

Elnusa Petrofin merupakan salah satu ujung tombak Pertamina untuk menyalurkan BBM PSO (public service obligation) dan BBM Satu Harga ke seluruh penjuru Nusantara.Informasi lebih lanjut mengenai PT Elnusa Petrofin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd yang diwakili Kabid PSMA Dikbud NTB, Drs Lalu Muhammad Hidlir  mengapresiasi langkah Elnusa Petrofin dalam mendukung pendidikan relevan di era digital.

 “Program ini tidak hanya meningkatkan minat baca dan menulis pelajar, tetapi juga membantu mereka menghasilkan karya yang bermanfaat.”(*).