Kamis, 21 Desember 2023

Kondisi Bangunan Retak Parah, Gedung TK Darma Wanita Montong Baan Ambruk

Gedung TK Darma Wanita Montong Baan Ambruk akibat kondisi bangunan retak parah


Lombok Timur, Harinannusra.com - Akibat kondisi bangunan yang retak parah, Sebuah bangunan Taman Kanak-kanak (TK) Darma Wanita di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Ambruk. 



Akibatnya bangunan tersebut, saat ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 



Minimnya perhatian pemerintah daerah, membuat kerusakan yang terdapat pada gedung tersebut tidak pernah mendapatkan perbaikan. 



Dijelaskan Komite Sekolah TK Darma Wanita Desa Montong Baan, Samsul Hakim saat dikonfirmasi Kamis (21/12/2023), ambruknya sarana pendidikan ini, sebenarnya tanpa sebab.



Samsul mengatakan, kerusakan bangunan terjadi saat gempa bumi beberapa tahun lalu.



Meski kondisi bangunannya sudah retak parah, aktivitas pendidikan tetap berjalan seperti biasa di sekolah tersebut. 



"Ambruknya sekolah kami ini terjadi pada Rabu dini hari tanggal (20/12/2023) pukul 02.45 Wita. Untung tidak ada korban jiwa pada kejadian ini,"ujarnya. 



Ia menerangkan, sarana pendidikan ini berdiri pada tahun 1992 tetapi bangunannya mulai berdiri sejak tahun 2007 silam yang penganggarannya bersumber dari pemerintah desa dan kini status kepemilikannya masih menjadi hak Desa. 



Namun setelah dikoordinasikan dengan pemerintah desa, anggaran rehab bangunan sekolan tersebut, tidak bisa di cover karena telah masuk pada akhirnya tahun.



"Di TK ini jumlah siswa aktifnya kurang lebih 47 orang dengan 4 orang tenaga pendidik, dengan jumlah rombongan belajar (Rombel) dua unit. Nah kedua unit bangunannya sekarang tidak bisa kami gunakan kembali,"ungkapnya.



Memasuki usainya libur sekolah yang tinggal beberapa hari lagi,  Samsul berharap agar pemerintah daerah segera memberikan solusi terhadap musibah yang dialami sekolah ini, demi kelancaran proses belajar pada siswa-siswinya kedepan. 



"Kami sangat harapkan pemerintah bisa memberikan solusi karena waktu libur siswa tinggal sebentar dan akan masuk pada tanggal 2 Januari 2024 mendatang,"ujarnya.



Atas persoalan tersebut, Kepala Sekolah TK Darma Wanita Desa Montong Baan Zakiah S.Pd mengatakan, pihaknya memang belum melayangkan surat laporan secara resmi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan tetapi pihaknya telah menyampaikannya langsung secara lisan saat kejadian ambruknya sekolah tersebut. 



"Sampai saat ini, pihak UPT Dikbud kecamatan belum turun mengkroscek secara langsung kelapangan. Mungkin mereka ada kesibukan lain sehingga belum turun,"ungkapnya.



Sementara itu PJ Bupati Lombok Timur H.M Juaini Taofik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan akan segera mengkoordinasikan kejadian itu dengan dinas pendidikan dan akan melakukan kroscek.



"Saya kroscek dulu,"singkatnya (HN)

Senin, 18 Desember 2023

Pesan Obat Kuat, Pimpinan TPQ Tega Rudapaksa Uztadzah Saat Hendak COD

Ilustrasi rudapaksa (sumber freepik)

Lombok Timur, Hariannusra.com - Seorang pimpinan TPQ, MY (29 tahun) di Kecamatan Sakra tega memperkosa seorang uztadzah saat hendak mengantarkan pesanan obat kuat di ruko terduga pelaku, Minggu, 17 Desember 2023. 


Peristiwa tersebut bermula ketika korban telah sampai di rumah atau ruko yang ditempati terduga pelaku, MY dan kemudian mengetuk rumah tersebut. 


Mendengar, korban mengetuk, MY kemudian menyahut dari dalam ruko tersebut meminta korban untuk masuk. 


Setelah masuk, Pelaku pun menarik korban. Korban sempat berontak namun terduga pelaku mendekap dan memeluk korban. 


Meski demikian, Koban tetap berontak serta melarang terduga pelaku untuk tidak melancarkan aksi bejat sambil mengingatkan bahwa mereka masing-masing sudah mempunyai pasangan dan anak. 


Namun, karena nafsu terduga pelaku sudah tak tertahan, MY tetap tidak mendengar dan mendorong korban hingga terjatuh ke lantai. 


Korban yang terjatuh, tak kuasa menahan pelaku yang kemudian membuka celana korban dan kemudian melakukan aksi bejatnya tersebut.


Ketika di perjalanan pulang, Korban tak kuasa menahan tangis membayangkan kejadian yang menimpa dirinya. Korban sempat terjatuh akibat rasa takutnya tersebut. 


Lebih parah, saat korban pergi meninggalkan TKP, Ia tidak melihat  raut penyesalan diwajah terduga pelaku.


Sesampainya di rumah, Korban mendapatkan pesan WA dari terduga pelaku yang mengayakan bahwa terduga pelaku meminta maaf dan meminta korban untuk tidak memperpanjang kejadian yang dialaminya. 


Terduga pelaku bersedia memberikan uang sebesar 5 juta rupiah, agar korban tidak memberitahukan kejadian tersebut dan melapor kepihak kepolisian.


Namun korban menolak tawaran terduga pelaku tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sakra. 


Selain itu, Korban pun lansung menelpon suaminya yang berada di Malaysia dan menceritakan apa yang sudah dialaminya. 


Suami korban tidak terima dengan perlakuan terduga pelaku dan meminta kepada istinya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.


Kapolsek Sakra, IPTU Rahmadi, saat dikonfirmaai membenarkan kejadian tersebut dan telah menerima laporan dari korban atas peristiwa tersebut. 


“Memang benar kami telah menerima laporan dari korban,” katanya.


Rahmadi mengatakan, untuk proses penyelidik dan penyidikan lebih lanjut, pihaknya melimpahkan laporan korban itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur untuk ditindaklanjuti. 


“Penanganan kasusnya sudah kami limpahkan ke Unit PPA Reskrim Polres Lombok Timur untuk tindak lanjut kasus itu,” ujarnya. (HN)

Temui Pj Bupati Lotim Usai Demo, LMND Sebutkan Rentetan Kesalahan Kadis Dikbud

 

Menemui Pj Bupati Lotim, Massa LMND beberkan catatan kesalah Kadis Dikbud

Lombok Timur, Hariannusra.com - Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasin (LMND) seusai menggelar aksi demonstrasi ditemui Pj Bupati Lombok Timur, H. M Juaini Taofik di ruang kerjanya, Senin 18 Desember 2023.



Dalam kesempatan tersebut, Ketua EK LMND Lombok Timur, Hamzani menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddin selama 2023.



Rentetan peristiwa tersebut cukup membuat gaduh dan mendapatkn komentar pedas dari berbagai kalangan masyarakat. 



Kejadian pertama, Kadis Dikbud melakuakan pembiaran terhadap anaknya yang menggunakan mobil dinas untuk rekreasi bersama pasangan dan teman-temannya di wisata Sembalun Lombok Timur, pada April 2023 lalu.



Jelas-jelas dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Nomor 7/2023 yang ditandatangani 14 April 2023 meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memastikan agar seluruh pejabat dan pegawai di instansi masing-masing tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.



Dilanjutkan pada pertengahan November lalu, Kadis Dikbud diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan guru-guru yang berstatus PPPK untuk memenangkan anaknya yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil IV.



Kejadian baru-baru ini, para pegawai honorer digemparkan dengan adanya wacana penyesuaian gaji guru honorer tanpa melakukan koordinasi dengan Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur.



Rencana pemotongan gaji itu diketahui, ketika para guru honorer akan menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) di masing-masing UPTD.



Dari akumulasi  peristiwa tersebut, ketua LMND menuntut PJ Bupati Lombok Timur untuk mencopot jabatan Kadis Dikbud karena terus membuat kegaduhan ditengah masyarakt. 



“Kami minta Kepala Dinas Dikbud dicopot dari jabatannya,” tegasnya. 


Sementara itu, PJ Bupati, Juiani Taofik dalam menaggapi tuntutan LMND Lotim mengayatakan, dirinya belum mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi jabatan.



“Saya tidak mungkin bisa bilang iya, sementara belum ada wewenang. Jangankan Kepala Dinas, staf saja belum bisa saya mutasi,” Terangnya. 


Ia mengakui bahwa rencana penyesuaian gaji guru honorer tersebut hampir salah, dikarenakan pemotongan belum sempat dilakukan. 


Dalam pertemuan itu, nampak hadir beberapa Kepala Dinas dan Asisten serta terlihat Sekretaris Dinas Dikbud. Sementara Kadis Dikbud tak terlihat hadir. (*)

Warga Gondang Temukan Mayat di Pantai Ketapang, Polsek Gangga Lansug Lakukan Evakuasi Jenazah Korban

Warga Desa Gondang temukan mayat laki-laki usia 73 tahun di pantai ketapang kecamatan Gangga

Lombok Utara, Hariannusra.com - Seorang warga Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ditemukan tak bernyawa di pinggir pantai Ketapang Pada Senin, 18 Desembrr 2023. 



Korban atas Sumarti (73 tahun) ditemukan pertama kali oleh Amiq Kasri di pantai ketapang saat hendak melihat nelayan yang baru pulang melaut sekitar pukul 07.00 Wita. 



“Sesampainya di pantai kemudian dia melihat ada sesorang yang sedang tengkurap, kemudian saudara saksi mendekati,  setelah didekati ternyata orang yang tengkurap tersebut adalah  korban Amaq Sumarti” Terang Kapolsek Gangga Iptu Sugi Jaya, SH. 



Sugi menjelaskan, Petugas Polsek Gangga telah melakuakan evakuasi jenazah Sumarti.



Sugi mengatakan, saat ditemukan oleh saksi Amik Kasri  kondisi korban dalam keadaan  meninggal dunia, lalu saudara saksi  memanggil warga lainnya untuk menghubungi keluarga Almarhum Amaq Sumarti.



Ia menjelaskan,  penyebab  kematian korban  Amaq Sumarti saat ini masih dalam tahap penyelidikan Sat Reskrim Polres Lombok Utara,



“Korban diduga meninggal disaat korban sedang menjala ikan karenakan tenggelam selain itu, korban  memiliki riwayat kesehatan yaitu mengalami sesak dan sering mengeluh sakit pada bagian  dadanya dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi” jelasnya



Dengan adanya kejadian ini, Kapolsek Gangga berharap kepada masyarakat nelayan agar  pada saat akan melakukan aktifitas para nelayan jangan pergi sendiri-sendiri. “Agar  bisa saling  mengawasi dan menjaga, jika ada suatu hal yang tidak inginkan bersama” Tutup Kapolsek. (HN)

Hanura Optimis Raih Kursi RI Lewat Elektabilitas Teguh Setya Bakti

Lalu Wahyudi Ali Batu, optimis raih kirsi DPR RI lewat sosok TSB


Lombok Timur, Hariannusra.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Optimis dapat memperoleh kursi lewat sosok Caleg  DPR RI Dapil NTB II, Teguh Setya Bakti (TSB). 



Hal tersebut disampaikan Ketua Bapilu Hanura, Lalu Wahyudi Ali Batu melalui pesan Whatsapp kepada media ini pada Senin, 18 Desember 2023. 



Wahyudi berkomitmen, pihaknya dapat memenuhi target suara nasional yakni sebesar 10 juta suara secara keseluruhan. 



Untuk memenuhi target suara tersebut, Ia akan memulai dari Lombok Timur dengan memastikan suara Hanura di setiap dapil yang ada di Lombok Timur terisi secara keseluruhan. 



"Hal tersebut harus diraih untuk mengembalikan kejayaan Hanura pada tahun 2009 silam" ujar Wahyudi. 



Begitupun dengan Calon DPR RI, lanjut wahyudi, TSB merupakan caleg yang mempuni untuk mendapatkan kursi sari dapil NTB II. 



Ia menilai, TSB merupakan sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat arus bawah dan sikap Hanura terkait politikal will selalu konsisten dalam bergerak untuk meraih kemenangan. "Jadi target kami, Hanura Harus menang", Tegasnya. 



Sosok TSB yang merupakan perwakilan asli masyarakat Lombok merupupakan tokoh yang telah berkiprah di kancah nasional. 



Beberapa tokoh masyarakat Lombok Timur (Lotim) memberikan dukungan pada Teguh Setya Bhakti (TSB), sebagai calon yang dianggap memenuhi kriteria yang diharapkan.



Mayoritas pemilih yang begitu berharap akan adanya wajah baru, khususnya dari kalangan muda yang memiliki pemahaman mempuni tentang hukum.



Seperti yang diketahui, TSB sebelumnya menjabat sebagai Hakim PTUN Jakarta Pusat, sehingga jaringan dan kiprahnya tidak bisa diragukan lagi. (HN) 

Minggu, 17 Desember 2023

Masyarakat Dapil NTB II Sambut Baik Majunya TSB sebagai Calon DPR RI


Lombok Timur, Hariannusra.com - Menjelang pemilihan legislatif yang tinggal menghitung hari, berbagai dukungan mengalir dan menunjukkan keinginan kuat untuk mendukung Teguh Setya Bakti (TSB) sebagai perwakilan mereka di DPR RI yang merupakan  kalangan lokal. 



Beberapa tokoh masyarakat Lombok Timur (Lotim) memberikan dukungan pada Teguh Setya Bhakti (TSB), sebagai calon yang dianggap memenuhi kriteria yang diharapkan.



Dukungan tersebut terlihat saat TSB melakukn roadshow  "Sapa Warga" yang diselenggarakan Calon DPR RI dari partai Hanura tersrbut. 



Berbagai dialog langsung dengan masyarakat Lotim pada tanggal 13-17 Desember 2023, memberikan gambaran bahwa mayoritas pemilih sangat mengharapkan kehadiran wajah baru, khususnya dari kalangan muda yang memiliki pemahaman hukum.



Salah satu tokoh dari Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Muhammad Syafi'i, menyatakan kemantapannya memilih TSB yang Ia anghap sebagai tokoh muda yang memahami hukum dan telah meraih kesuksesan karirnya. 



TSB juga sebelumnya menjabat sebagai Hakim PTUN Jakarta Pusat, sering menangani kasus pejabat di Lotim. 



Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai Calon DPR RI didasari oleh keprihatinan akan dominasi calon dari luar NTB atau yang sering disebut sebagai "Caleg Import."



"Pak Teguh ini, sosok tokoh muda Lombok yang memiliki karir melejit. Siapa tidak kenal beliau dari kalangan bawah hingga para pejabat elit di Lotim ini," ujar Syafi'i, memberikan gambaran positif tentang TSB pada Ahad, 17 Desember 2023.



TSB sendiri tidak hanya menonjolkan ambisinya untuk duduk di Senayan, namun juga menyarankan masyarakat untuk memilih calon dari Pulau Lombok daripada "Caleg Import." Dengan latar belakangnya sebagai hakim muda terbaik se-Indonesia, TSB diharapkan mampu mengadvokasi hak-hak masyarakat dengan baik.



Dalam acara "Sapa Warga," masyarakat dengan mudah menerima pesan dan pandangan yang disampaikan oleh TSB, terlebih karena keputusannya untuk turun langsung bertatap muka dengan mereka. 



"Insya Allah, Pak TSB ini Tokoh Muda dapat dipercaya," kata Syafi'i.



"Kita ingin sosok Caleg baru memahami hukum untuk mengurus negara, khususnya Pulau Lombok ini. Harapan kita, TSB dapat menjadi perwakilan yang memahami kebutuhan dan aspirasi lokal dalam mengemban tugasnya di DPR RI,"tambahnya.**

Polres Lombok Utara Libatkan 6 Satgas Cegah Potensi Gangguan Kamtibmas Dalam Pengamanan Masa Kampanye

Polres Lombok Utara Libatkan 6 Satgas dalam pengamanan masa kampanye 


Lombok Utara, Hariannusra.com - Satuan Tugas Oprasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024, Polres Lombok Utara melakukan pengamanan jalannya kegiatan pertemuan terbatas dalam masa kampanye di Lombok Utara. 



Kapolres Lombok Utara, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si, Kabag Ops, Kompol Burhanuddin didampingi Kasi Humas IPDA Made Wiryawan, SH menjelaskan usai apel OMB, bahwa dalam rangka mengawal dan menjaga jalannya kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024,  Polres Lombok Utara melakukan pengamanan dan monitoring. 



Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kampanye.



“Kami mengerahkan puluhan personel baik dari Polres hingga Polsek jajaran untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Parpol dan peserta Pemilu. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas dan untuk menjaga ketertiban di masyarakat,” terangnya, (17/12/2023).



Kompol Burhanuddin menambahkan tujuan pengamanan juga untuk menanggulangi Potensi Konflik, dengan kehadiran Polisi, potensi konflik antar pendukung partai politik atau kelompok dapat diminimalkan, serta mencegah eskalasi kekerasan.



“Personil yang tersprint dalam  pengamanan OMB Rinjani 2023-2024 tetap menjaga netralitas dan fokus pada tugas pengamanan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan”, ujarnya



Kabag Ops  juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Lombok Utara,  agar saling menghargai walaupun beda pilihan, agar jangan sampai memecah belahkan persatuan.



“Jangan mudah terhasut dengan berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Mari kita bersama menjaga situasi kamtibmas jelang pemilu 2024 di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara agar tetap aman dan kondusif,” imbuhnya,.



Untuk diketahui Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 Polres Lombok Utara melibatkan 6 satgas di antaranya Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Gakum, Satgas Kamseltibcar lantas, Satgas Humas, Satgas Ban Ops dan dibawah tiap Satgas ada Sub Satgas.



Selama Oprasi mantap brata, pengamanan ini dilakukan dalam rangka Polri menjamin keamanan dan kelancaran selama proses tahapan pemilu 2024 berlangsung. (HN)

Sabtu, 16 Desember 2023

Tangkap Ikan dengan Bom, Polairud Amankan Nelayan di Perairan Utan Sumbawa

Empat nelayan yang menggunakan bom ikan diamankan sat Polairud Polres Sumbawa


Sumbawa, Hariannusra.com - Satuan Polairud Polres Sumbawa Polda NTB berhasil menangkap para pelaku ilegal fishing dengan menggunakan bom ikan yang berada di wilayah perairan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Sabtu (16/12/23). 



Penangkapan ilegal fishing tersebut dipimpin Kasat Polairud Polres Sumbawa AKP Satrio,SH bersama personelnya.



Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin SIK, MIP, melalui Kasat Polairud, AKP Satrio SH, mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya. 



Sejumlah oknum nelayan kerap melakukan ilegal fishing dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi di kawasan perairan Teluk Dalam, Labu Teluk, Desa Bale Berang Kecamatan Utan. 



"Benar bahwa ada penangkapan pelaku ilegal fishing, dan selama ini pelaku kerap beraksi di lokasi tersebut" ungkap Satrio."



Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya kemudian melakukan patroli dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas nelayan. 



Benar saja, saat tengah melakukan pemantauan pihaknya mendapati secara langsung aktivitas sejumlah nelayan dengan menggunakan kapal sampan tengah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak alias bom ikan.



Dari pantauan petugas, para nelayan tersebut awalnya melemparkan bahan peledak ke dalam laut, setelah itu mereka menyelam untuk mengambil ikan yang telah terkena ledakan bom.



"Namun sebelum semua ikan terkumpul, aksi para pelaku pengeboman ikan langsung terhenti karena melihat kedatangan petugas dan langsung ditangkap", ungkap Kasat.



Satrio menjelaskan, dalam penangkapan tersebut pihaknya mengamankan sebanyak 4 orang nelayan pelaku pengeboman ikan masing-masing berinisial G (60), N (52), Y (43) dan B (37) dimana seluruh pelaku merupakan warga Desa Pukat Kecamatan Utan.



Petugas Polairud juga turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 4 buah perahu sampan, 5 unit mesin kapal, 1 buah jaring, 1 buah panah, 3 pasang kaki katak, 1 botol bir bintang berisi bahan peledak, 50 ekor ikan hasil pengeboman dan tas pinggang berwarna hitam berisi 3 buah handphone.



Para pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian di bawa dan diamankan di Mapolres Sumbawa guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.



Dalam kesempatan itu ,Kasat Polairud juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli di tiap wilayah perairan hukum Polres Sumbawa guna mencegah terjadinya aksi ilegal fishing. (HN)

Dalam Tiga Bulan Terkahir, OJK Perintahkan Bank Blokir 4000 Rekening Judi Online

Ilustrasi Judi Online ( Sumber) Otoritas Jasa Keuangan


Jakarta, Hariannusra.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan Bank untuk menutup 4000 rekening judi online dalam waktu tiga bulan terakhir. 


Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sistem keuangan dengan membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online ataupun sarana pencucian uang.


OJK bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan.


Berdasarkan UU P2SK, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.


Dilansir dari siaran pers di website resmi OJK, Berdasarkan UU P2SK, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu. 


Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, Selain memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online



Selain itu, OJK juga telah minta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri. 



"Bank memiliki tanggung jawab untuk mengenali profil nasabah dan perilakunya dalam penggunaan rekening yang dibuka di banknya", Ucap Dian. 



Apabila ditemukan adanya pergerakan yang tidak wajar ataupun mencurigakan, maka bank wajib melaporkannya ke PPATK dan mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah rekening nasabah tersebut digunakan untuk memfasilitasi dan memperlancar kejahatan perbankan.



Menurut Dian, industri perbankan Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan judi online, antara lain dengan melakukan pemblokiran rekening sesuai perintah OJK, termasuk melakukan identifikasi, menyediakan tools, dan monitoring terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.



Di samping itu, OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer due dilligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) untuk mengidentifikasi apakah nasabah/calon nasabah masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lainnya melalui perbankan. Selain atas permintaan OJK, Bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri.



Pemblokiran rekening bank merupakan salah satu upaya meminimalisir dan membatasi ruang gerak terlaksananya transaksi judi online melalui sistem perbankan.



Informasi rekening yang diduga terkait dengan judi online dan teknis pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Kominfo dan industri perbankan.



Dian juga menekankan jika terdapat ketidaksesuaian transaksi dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi yang biasa, Bank harus segera mengambil tindakan yang tepat, termasuk pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ke PPATK.



“Dalam situasi tertentu, Bank dapat melakukan penghentian sementara transaksi dan pemblokiran rekening apabila terdapat perintah dari Aparat Penegak Hukum, maupun lembaga/kementerian atau Otoritas terkait termasuk OJK," kata Dian.



Selain pemblokiran rekening bank, OJK juga melakukan upaya-upaya lain untuk memberantas judi online, di antaranya pembinaan secara khusus kepada perbankan tentang judi online, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. 



Dengan meningkatnya koordinasi dan sinergi antara OJK dan stakeholder terkait, diharapkan pemberantasan judi online di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan masif.



Guna terus memperkuat integritas sektor jasa keuangan, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Sebelumnya, OJK juga telah memiliki POJK No. 39 tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud yang sejauh ini telah mampu meminimalkan potensi terjadi fraud di sistem perbankan.



Terbaru, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penerapan tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai, etika, prinsip, dan menjunjung tinggi integritas.



Ke depan, OJK akan terus menjalin sinergi dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas judi online dan tindak pidana lain di bidang perbankan di Indonesia.



Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang dapat merugikan secara ekonomi dan sosial. (*)

Alasan Keterbatasan Anggaran, KPU Lombok Timur Abaikan Peran Media

Puluhan Wartawan menuding KPU Lotim abaikan peran media dalam suksesi pemilu

Lombok Timur, Hariannusra.com - Berbagai Organisasi Wartawan Lombok Timur memberikan keritikan pedas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur. 



Kritikan tersebut, akibat KPU selaku penyelenggara pemilu dianggap kerap memberikan janji palsu dan terkesan meremehkan peran media terhadap keberhasilan pemilu. 



Adapun beberapa Oragniasi wartawan yang tergabung di dalamnya puluhan wartawan yakni tergabung dalam Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lotim, Forum Jurnalis Lotim (FJLT), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lotim dan organisasi media Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lotim. 



Dewan Pembina PWI Lotim, Izzul Khairi menuding KPU kurang serius dalam membangun kerjasama sosialisasi tahapan Pemilu bersama media. menurutnya, KPU menganggap media hanya sebatas alat bantu dalam menyosialisasikan kegiatannya. Sedangkan KPU sendiri tidak peduli terhadap media itu sendiri berupa terbangunnya kerjasama publikasi. 



"Anda ini (komisioner) KPU meminta media memberitakan tahapan Pemilu secara baik. Apakah Anda sadar bahwa publikasi media itu harus berbayar. Kok Anda enak gratisan," kritiknya. 



Izzul mengayakan, Meskipun anggaran bersumber dari APBN pada Pemilu 2024,  seharusnya KPU Lotim membangun komunikasi lebih awal dengan KPU pusat untuk pengalokasian anggaran media. "Jadi apa yang sampaikan ini merupakan isi hati dari para yunior. Semoga dapat dipertimbangkan," lanjutnya. 



Hal senada disampaikan, Ketua PWI Lotim, H. Muludin, menyinggung soal dana kerjasama yang tidak jelas sebagaimana dijanjikan KPU Lotim saat pertemuan beberapa waktu lalu. 



Begitupun kritikan keras dari Hulyani selaku Anggota FWMO Lotim, mempertegas janji KPU yang tak kunjung direalisasikan kepada media. "Dulu janjinya kita begabah bareng-bareng. Tapi KPU saat ini hanya cari enak saja," sindirnya. 



Periode KPU saat ini masih minim komunikasi antara KPU dengan media. Bahkan beberapa waktu lalu dari KPU sudah meminta dibuatkan list organisasi media. Namun tak kunjung juga direalisasikan. "Sejak tahapan awal Pemilu kita sudah didiskusikan, namun realisasinya tidak ada," semprotnya. 



Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Lotim, Juanidi mengklaim jika anggaran KPU yang terbatas. Sehingga tidak bisa mengakomodir semua media yanga da di Lombok Timur. 



Diakuinya, beberapa waktu lalu kerjasama yang dilakukan oleh KPU hanya bersama media cetak dan elektronik (televisi) sesuai Juknis yang ada. Sedangkan untuk media online masih terus dikaji sumber penganggarannya. (*)